Petugas mengerjakan perawatan jaringan kabel listrik di Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (20/10/2017). Golongan pelanggan PLN bakal dilebur agar sebagian pengguna gas subsidi beralih ke kompor listrik.
Pemerintah tengah menggodok peleburan golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) merencanakan menaikkan daya sebagian besar golongan pelanggan listrik

Golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA akan dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA.

Sementara golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan dibebaskan dayanya alias loss stroom.

Sedangkan pelanggan listrik golongan 450 VA dan 900 VA yang bersubsidi, tidak diubah dayanya.

Menurut Dadan Kusdiana, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian ESDM, kenaikan dan penambahan daya tersebut tidak akan berpengaruh pada pengeluaran biaya listrik masyarakat.

"Karena tidak akan dikenakan biaya apa pun, dan besaran tarif per kWh tidak akan berubah," tulisnya lewat siaran pers yang disiarkan di situs Kementerian ESDM, Minggu (12/11/2017).

Saat ini, tarif listrik untuk tegangan rendah (TR), mencapai Rp1.467,28 per kWh. Golongan TR ini mencakup untuk listrik rumah tangga dengan daya hingga 6.600 VA.

Selama ini, golongan rumah tangga adalah pelanggan listrik terbesar PLN. Jumlahnya, hampir keseluruhan pelanggan listrik. Golongan pelanggan bersubsidi, paling dominan. Golongan pelanggan 450 VA ada 23 juta rumah tangga. Sedangkan pelanggan 900 VA ada 6,5 juta rumah tangga.

Pengamat Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai, ide penyederhanaan golongan pelanggan listrik ini membuat administrasi pelanggan lebih sederhana. Penghitungan tarif listrik juga makin simpel.

Dengan meningkatkan daya tersambung, kata Fabby, masyarakat bisa menggunakan listrik secara bebas dan lebih banyak. Dengan begitu hal ini juga bisa mendorong pemborosan konsumsi listrik apabila tidak digunakan secara hati-hati.

Pemerintah berharap, masyarakat yang memiliki usaha diuntungkan dengan rencana ini. Sebab, selama ini UMKM rata-rata adalah pelanggan golongan 1.300 VA hingga 3.300 VA. Harapannya, UMKM bisa berkembang karena daya listriknya bertambah tapi tanpa tambahan biaya dan tanpa kenaikan tarif per kWh.

Dengan cara ini pemerintah juga berharap pengguna gas subsidi 3 Kg akan beralih ke kompor listrik. Tujuannya, mengurangi angka impor dan subsidi LPG.

Tahun ini, subsidi gas membengkak hampir dua kali lipat. Awalnya, subsidi dipatok dari Rp22 triliun. Namun menjadi Rp40,5 triliun.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengakui sulit mengendalikan konsumsi gas 3 kg karena gas itu dijual bebas, sehingga siapapun bisa mengkonsumsi elpiji 3 kg. Padahal harusnya gas subsidi itu hanya untuk kelompok miskin.

Tahun depan, subsidi gas ini akan diperketat. Pemerintah akan mendistribusikan gas 3 kg dengan sistem Kartu Keluarga Sejahtera. "Kalau bisa 1 Januari 2018. Presiden juga oke, mudah-mudahan kalau enggak 1 Januari mungkin 1 Maret 2018," kata Jonan, Kamis (13/4/2017), seperti dikutip dari Kumparan.

Pemerintah memang tengah giat-giatnya menutup kebocoran subsidi. Tahun depan, subsidi energi dipatok Rp94,6 triliun. Dibagi untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp46,9 triliun dan subsidi listrik Rp47,7 triliun.

Saat ini, subsidi sektor energi makin dikurangi dan diarahkan bagi penerima yang kurang mampu. Subsidi, dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-bakal-dilebur

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kontroversi patung Hitler di De Arca Museum Yogyakarta

- Sopir taksi daring wajib punya SIM A umum

- Ibu tunggal juga berhak rayakan Hari Ayah