Kelompok Bersenjata 'Sandera' 1.300 Orang di 2 Desa di Papua


Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar/detikcom

Jakarta - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) 'menyandera' sekitar 1.300 orang di Desa Kimbely dan Desa Banti, Mimika, Papua. Warga masih bisa beraktivitas namun tidak bisa meninggalkan kampungnya.
"Jadi ada dua kampung yang warganya dilarang berpergian oleh mereka. Ini dilakukan KKB. KKB yang menembak anggota Brimob seminggu yang lalu di Tembagapura," kata Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar saat dihubungi detikcom, Kamis (9/11/2017).

'Penyanderaan' ini sudah berlangsung selama 3 hari. Kelompok bersenjata juga mengambil harta benda milik warga atau pun pendatang yang bekerja sebagai pendulang emas.
"Ada warga yang mengalami kekerasan, diancam, jadi mereka dalam ancaman," sebut Boy.

Dia memastikan Polri bersama TNI berupaya menangani kelompok bersenjata yang mengisolir dua desa yang berada di pegunungan. Sebab kelompok tersebut sama dengan pelaku teror lainnya di Papua.

"Kita fokus mengupayakan keselamatan dari warga dan masyarakat yang saat ini dikuasai mereka di dua kampung. Di Kimbely sekitar 300 an orang. Banti sekitar 1.000 orang," tegas Boy. (fdn/tor)

https://m.detik.com/news/berita/d-37...-desa-di-papua

Posesif ya penyanderanya

Hadapi Kelompok Penyandera Bersenjata di Papua, Ini Strategi Panglima TNI




JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa TNI dan Polri akan membentuk tim gabungan untuk merespons peristiwa penyanderaan masyarakat sipil di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, oleh kelompok bersenjata.
Gatot menyebut pelaku penyanderaan berasal dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM.

"Nanti tim gabungan dibentuk, Polri tugasnya bagaimana, TNI bagaimana, siapa nanti yang akan masuk ke dalam karena itu kan penyanderaan bersenjata dan indikasi OPM. Nanti ke depan itu akan dibentuk oleh Pangdam dan Kapolda di sana," ujar Gatot saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/11/2017).
Gatot menegaskan. tindaklanjut upaya penyelesaian peristiwa penyanderaan tersebut akan dilakukan melalui pendekatan lunak atau soft approach.
Tim gabungan juga akan memprioritaskan keselamatan warga desa.

Gatot mengatakan, pihaknya harus bertindak secara teliti dan berkoordinasi dengan kepolisian dalam merespons peristiwa tersebut, sebab tindakan yang dilakukan harus mengutamakan keselamatan warga.
"Kami akan melakukan tindakan tapi prioritas utama adalah mengamankan masyarakatnya dengan langkah-langkah yang soft bersama kepolisian.

Apabila langkah soft tidak bisa maka kami akan melakukan langkah selanjutnya. Saya katakan semua dilakukan dengan teliti dan kami bekerja dengan pasti," kata Gatot.
Setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.

Hal itu diungkapkan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Boy Rafli Amar, Kamis (9/11/2017), saat dihubungi melalui ponselnya menyikapi isu penyekapan terhadap ratusan warga yang tinggal di sekitar area Freeport yang dilakukan kelompok bersenjata.

Mantan Kapolda Banten itu menegaskan, saat ini Polri bersama unsur TNI berupaya melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebas dari intimidasi dan ancaman kelompok bersenjata.
Saat ini, lokasi kejadian dijaga oleh anggota brimob dan TNI.

Penulis: Kristian Erdianto
Editor: Diamanty Meiliana

http://nasional.kompas.com/read/2017...i-panglima-tni

Kasus Penyanderaan di Papua, Wiranto Minta Ditangani Persuasif




Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menyampaikan bahwa dirinya sudah mendapatkan laporan situasi penyanderaan masyarakat sipil di Papua. Ia pun telah meminta Kepolisian RI untuk mendalami lebih lanjut situasi terkini di sana dan mencoba menyelesaikannya secara persuasif.

"Kami sudah minta Kapolda Papua, Pangdam Papua untuk segera melakukan langkah-langkah persuasif dulu," ujar Wiranto saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 9 November 2017.



Kelompok bersenjata asal Papua dikabarkan menyandera sekitar 1.300 orang di Desa Kimbely dan Banti, Mimika. Menurut keterangan polisi, 1.300 orang itu masih diperbolehkan beraktivitas, namun diancam agar tidak mencoba meninggalkan kampung mereka. Beberapa warga bahkan dikabarkan mengalami ancaman atau bahkan serangan fisik.

Sejauh ini, kepolisian meyakini bahwa kelompok bersenjata itu juga terlibat dalam penembakan anggota Brimob di Tembagapura, Papua, beberapa pekan lalu. Karena itu, pihak kepolisian mencoba menyelesaikan situasi di Timika secara cepat dan seaman mungkin.

Wiranto menjelaskan, saat ini lebih diutamakan langkah persuasif karena tak ingin situasi di lokasi kejadian makin parah. Selain itu, ia ingin lebih dulu menyadarkan kelompok bersenjata itu bahwa lokalisir ataupun penyanderaan adalah pelanggaran hukum.



"Negara tidak mentolerir tindakan seperti itu (penyanderaan), tapi juga jangan sampai kami memancing situasi yang tidak diiinginkan. Selesaikan dengan musyawarah, jangan serang-menyerang, jangan tuduh-menuduh, jangan timbulkan konflik lain," ujar Wiranto.

Ditanya apa langkah selanjutnya akan akan dilakukan terkait penyanderaan itu, Wiranto enggan menjawab. Ia mengatakan bahwa hal itu belum bisa dipublikasikan.

"Langkah-langkah terbaik apa, sudah ada konsepnya. Tadi kami sudah komunikasi dengan Kapolda dan Pangdam Jaya di sana," ujar Wiranto.


https://nasional.tempo.co/read/10322...gani-persuasif