Jakarta – Potensi konflik di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dipandang sangat tinggi. Hal ini disebabkan jumlah pemilih dan anggaran yang berputar pada Pilkada 2018 mencapai rekor tertinggi dalam sejarah Pilkada di Indonesia. Selain itu, potensi lain terjadinya konflik tersebut disebabkan karena adanya pergantian penyelenggara pemilu.

“80 % dari total pemilih nasional akan diperebutkan oleh peserta pemilu 2018, yang jaraknya tidak lebih dari 10 bulan akan diperebutkan lagi dalam kontes pemilu nasional (2019),” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman dalam diskusi dengan media, di Media Center KPU, Jakarta, Selasa (6/11). (Selengkapnya)