KORPRI.ID - Tampaknya tidak berlebihan bila dikatakan, PNS adalah profesi pilihan calon mertua. Sebab menjadi pegawai negeri sipil masa kini memang menggiurkan. Selain gaji pokoknya cukup tinggi masih ditambah tunjangan kinerja atau remunerasi lainnya. Terlebih lagi untuk PNS di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dibandingkan kementerian atau lembaga lain remunerasi yang mereka terima lumayan besar.

Sebagai contoh, untuk jabatan Pemeriksa Pajak di level pelaksana gaji plus tunjangan (take home pay) mencapai Rp13,2 juta/bulan. Untuk level pelaksana lanjutan Rp15,4 juta/bulan, penyelia (Rp22,2 juta/bulan), penyelia muda (Rp25,1 juta/bulan) dan penyelia madya mencapai Rp34,1 juta/bulan.

Makanya wajar, jika jumlah pelamar kursi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kemenkeu cukup tinggi. Hingga batas akhir pendaftaran pada 25 September 2017 lalu, tercatat sebanyak 110.584 orang CPNS di Kemenkeu. Bandingkan dengan formasi yang tersedia hanya sebanyak 2.880 kursi.

Normal pula, publik langsung menjerit ketika mencium aroma kecurangan pada pengumuman kelulusan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Kemenkeu yang dirilis 1 November 2017. Kementerian yang dikomando Sri Mulyani Indrawati itu dituding tidak konsisten menerapkan aturan.

Sejumlah pelamar yang meraih nilai lebih tinggi saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), tapi tidak lolos ke tahap selanjutnya. Padahal, peserta dengan nilai rendah lolos ke tahap psikotes.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida menuturkan laporan persoalan tes CPNS Kemenkeu juga telah sampai pada lembaga pengawas pelayanan publik itu. Ada laporan peserta dari Jakarta dan Sumatera Utara yang mengeluhkan tentang nilai SKD mereka tinggi tapi tidak lolos pada tahap berikutnya.

"Yang dari Sumut itu memenuhi semua passing grade. Justru yang diikutkan orang lain yang nilainya lebih rendah," ujar Laode, Jumat (3/11).

Dia menuturkan laporan serupa juga datang dari orang tua peserta yang tinggal di Jakarta. "Dia menganggap ada dugaan permainan curang di Kemenkeu. Anaknya penuhi syarat dengan nilai tinggi tapi tidak diikutkan tahap berikutnya," kata dia.

Laode mengungkapkan bakal memanggil jajaran pejabat di Kemenkeu untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Selama klarifikasi itu belum dilakukan dia meminta agar tahapan selanjutnya setelah SKD itu dihentikan terlebih dahulu.