ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta kenaikan gaji buruh harus melihat kemampuan biaya produksi perusahaan.



Ketua Apindo Karawang, Abdul Syukur, menilai, banyak perusahaan yang hengkang pada sektor padat karya dari Karawang disebabkan upah yang terlalu tinggi, menimbulkan tingginya biaya produksi.



"Jadi harus melihat dengan daerah sekitar. Bagaimana daya saing, bagaimana kemampuan bersaing. Perusahaan akan menghitung biaya produksi lebih rendah. Gaji buruh di Karawang ini sudah sangat terlampau tinggi. Misalnya Jakarta yang 2018 nanti Rp3,6 juta, tetapi Karawang tahun 2017 saja sudah Rp3,6 juta. Secara kebutuhan hidup Jakarta, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Karawang," ucap Syukur kepada Media Indonesia, Kamis (2/11).



Ia menjelaskan, tingginya upah buruh di Karawang dirasakan justru telah merugikan seluruh pihak, baik dari buruh itu maupun pihak pengusaha. Karena upah tinggi mengancam kelangsungan hidup perusahaan.



"Di Karawang ini sudah ada sekitar 14 ribu hingga 15 ribu buruh terkena PHK (pemutusan hubungan kerja). Seperti PT Hansai sudah tutup, PT DSI hengkang dari Karawang. Lalu ada PT Royal, PT Toyoter, PT Indorama mereka semua tutup. Yang rugi siapa, buruh rugi, perusahaan rugi, ekonomi sekitar juga terganggu," ucapnya.



Menurutnya, untuk kenaikan UMK di Karawang 2018, harus ada dialog pembahasan upah yang memiliki kesepahaman untuk menjaga keseimbangan antara tenaga kerja dan pihak perusahaan.



"Selain itu kenaikan upah yang ditentukan oleh pemerintah itu diperuntukkan untuk keadaan perusahaan yang mampu untuk membayar. Namun, pemerintah juga harus mencarikan solusi yang tepat bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah tinggi," ucapnya. (OL-2)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...ksi/2017-11-02

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Bangun Optimisme Hadapi Tahun Politik

- Besok Presiden Diagendakan Resmikan Tol Becakayu di Bekasi

- KPK Tahan Ketua DPRD Malang Nonaktif terkait Dua Kasus Korupsi