Janji kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiga Uno soal program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Down Payment (DP) 0 rupiah alias tanpa uang muka, masih ditunggu masyarakat. Hingga saat ini, belum ada kejelasan soal janji kampanye tersebut.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Doni P Joewono, mengatakan program DP 0 rupiah memang tidak ada dalam aturannya. Namun, jika ada jaminan dari pemerintah pusat dan daerah, kata dia, program itu bisa saja dijalankan.

"Kalau mau joint sama FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) punya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Jadi Pemprov DKI hanya ngeluarin 1% uang muka," kata Doni usai rapat konsultasi program DP 0 rupiah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11).

Dia mencontohkan, jika misalnya harga satu unit rumah Rp 345 juta, maka uang muka 1% hanya Rp 3,4 juta dan dikalikan dengan jumlah warga Jakarta yang akan mendapatkan program DP 0 rupiah. Maka, itulah besaran subsidi yang bisa diberikan pemerintah DKI Jakarta agar program DP 0 rupiah bisa dijalankan.

"Tapi kalau enggak bisa kerja sama, ya tadi diminta Sarana Jaya, Jakpro, Pasar Jaya. Tadi dichallenge sama Wagub supaya skimnya itu private dulu. Itu kira-kira kalau sama swasta orang mau enggak," ujarnya.

Menurut Doni, dalam rapat konsultasi tersebut Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno meminta tiga BUMD yakni Sarana Jaya, Jakpro, dan Pasar Jaya, untuk merumuskan skema pembangunan rumah dengan program DP 0 rupiah.

"Tadi di-challenge sama Wagub supaya skemanya itu private dulu. Itu kira-kira kalau sama swasta orang mau enggak. Nanti kalau sudah mentok baru subsidinya dari APBD," katanya.

Menurut Doni, jika ada jaminan dari pemerintah pusat dan daerah serta besaran subsidinya sudah dihitung, maka DP 0 rupiah bisa saja direalisasikan. Tugas yang cukup berat yang harus dilakukan BUMND adalah mencari cara membangun rumah seharga Rp 350 jutua di Jakarta.

"Kalau dia bilang bisa Rp 350 juta tapi harus ada subsidi uang muka, nah nanti dia baru minta sama Pemprov DKI, tolong dianggarkan di APDB. Itu sangat tergantung dari skim bertiga nanti," ujarnya.

"Istilahnya buat dulu dengan skema swasta, kalau kamu jadi swasta, kamu jual rumah dengan harga Rp 350 juta itu laku enggak? Oh enggak bisa kalau Rp 350 juta rugi. Kalau rugi apa yang mau kamu minta dari saya Pemprov DKI? Subsidi, uang muka, suku bunga? Nah itu belum tahu. Masih mentok di situ pembahasannya."

Doni mengaku sudah memberikan seluruh kemungkinan soal program tersebut. Menurut dia, memang ada pengecualian, tapi tetap saja kehati-hatian harus dijaga oleh perbankan yang memberikan pembiayaan.

"Bank itu membiayai, debiturnya enggak selektif, dananya segala macam. Nanti kalau banknya collapse yang rugi kan semua. Jadi oke ada pengecualian pemerintah yang cover, berlakulah prudential banking. Jadi bank sebenarnya berlaku normal, dia hanya membantu saja. Kalau ada subsidi, bukan urusan bank," katanya.

Sementara skema kerja sama dengan pemerintah pusat, Doni mengatakan opsi itu antara lain pembangunan rumah ditanggung APBN. Nantinya, Pemprov DKI akan diminta bisa memberikan subsidi seperti apa.

"Jadi konstruksinya mungkin APBN, uang muka mungkin Pemprov DKI. Jadi nanti teman-teman Kementerian PUPR mau dipanggil presentasi memungkinkan atau enggak," ujarnya

Baru tahap mencari solatip, ane nunggu realisasinya aja, dan apa syarat dan ketentuan yg berlaku