Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov DKI Jakarta, memutuskan tidak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis.

Hotel dan griya pijat yang sudah sejak lama menjadi sorotan itu dinilai meresahkan warga Jakarta, sehingga kini dilarang membuka dan melakukan kegiatan apapun.

Sementara pihak Hotel Alexis melalui surat pernyataan lengkap yang tersebar di media menegaskan bahwa Alexis tidak pernah melakukan pelanggaran, baik peredaran narkoba maupun kasus asusila.

Surat Pernyataan Alexis dinilai sebagai bentuk mengelabui publik dan menutup fakta.

“Penutupan Alexis sudah seharusnya dilakukan. Apa yang dilakukan oleh pihak Alexis dalam konferensi pers tadi adalah bentuk mengelabui dan/atau menutup fakta,” kata Advokat, Rio Ramabaskara kepada satuswara.com, Selasa (31/10).

Pihak Alexis, menurut Rio, seolah ingin menunjukkan kontribusinya bagi DKI Jakarta melalui sektor pajak yang diklaim sebesar Rp 30 miliar per tahun. Pihak Alexis ingin memberikan citra bahwa selama ini Alexis menjadi destinasi wisata.

“Mereka ingin menyampaikan seolah Alexis memberikan kontribusi banyak bagi DKI dari sektor pajak, dan menjadi destinasi wisata bagi Jakarta dan Indonesia,” tutur Rio.

Selain itu, kata Rio, pihak Alexis yang mengatakan bahwa tak adanya warga negara asing sebagai pekerja disana sangat berbeda dengan informasi yang beredar selama ini.

“Apalagi pihak Alexis mengatakan warga asing hanya sebatas Event saja,” ungkapnya.

Rio juga mengapresiasi dan menyambut baik keberanian Anies Baswedan menutup Alexis.

“Kita harus menyambut baik keberanian gubernur baru DKI tsb, sebagai langkah positif sekaligus edukatif,” pungkasnya.

sumber