Tim Advokasi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung penuh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menolak penuh reklamasi teluk Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Advokasi Jokowi-JK, Syamsuddin Radjab, Senin 30 Oktober 2017. Menurut Syamsuddin, penolakan Anies-Sandi terhadap reklamasi teluk Jakarta wajar karena Anies-Sandi berpegang teguh pada UU (Undang Undang) khusus Ibu Kota Nomor 29 Tahun 2007 yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang pemerintahan DKI sebagai Ibukota Negara.

“Karena itu semua persoalan penataan tata ruang Ibu kota negara menjadi kewenangan gubernur,” ujar Syamsuddin melalui siaran persnya, di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Menurut Syamsuddin, pembangunan reklamasi teluk Jakarta yang dibagi menjadi 17 pulau tersebut merupakan bentuk penunggangan oleh para pengusaha dan pengusa. Sebab, katanya, konsep awal reklamasi teluk Jakarta berawal dari konsep pembangunan tanggul teluk Jakarta. Disebutkan Syamsuddin, konsep pembangunan tanggul teluk Jakarta tersebut merupakan pencegahan abrasi.

“Tetapi kemudian ditunggangi oleh para pengusaha dan pejabat pemerintah yang rakus untuk membuat pulau reklamasi dalam rangka kepentingan bisnis yang selama ini dijastifikasi bahwa reklamasi adalah untuk pencegahan abrasi jakarta. Padahal esensinya adalah menunggunagi pembuatan tanggul untuk membangun perumahan mewah,” kata Ketua PBHI periode 2007-2010 itu.

Syamsuddin melihat ada penunggangan dan penyimpangan dalam reklamasi teluk Jakarta itu. Sebab, dia menambahkan bahw konsep awal reformasi mulai zaman orde lama, orde baru dan reformasi adalah konsep pembangunan tanggul alias bukan pulau.

“Sekarang malah aspek bisnis yang dominan. Anehnya rencana pulau buatan dengan dalih reklamasi sudah dipasarkan di luar negeri khususnya Tiongkok,” katanya.

Lebih lanjut, Direktur eksekutif Jenggala Center, ini juga memberikan apresiasi kepada kepolisian yang tengah melakukan penyilidikan tindak pidana dalam kasus reklamasi pantai teluk Jakarta tersebut. Diharapkan, polisi menghukum seberat-beratnya korporasi-korporasi yang diduga terlibat dalam tindak pidana kejahatan hukum reklamasi tersebut.

“Beberapa perusahaan yang terlibat dalam skandal reklamasi itu dapat diduga perusahaan fiktif dengan berbagai alasan. Diantaranya ada pengembang dengan mama perusahaan tertentu setelah dicek alamatnya justru alamat fiktif,” katanya.

Selain itu, Syamsuddin menambahkan bahwa hasil kajian reklamasi yang diklaim oleh pejabat pemerintah ternyata dibantah oleh civitas akademika atau alumni perguruan tinggi (ITB). Reklamasi teluk Jakarta yang disebutkan perlu pembangunan tanggul untuk mengatasi penurunan permukaan tanah Jakarta hingga 11-12 meter pertahun yang dapat menyebabkan banjir, menurut Syamsuddin, hal itu benar adanya.

“Tapi, pembuatan pulau dengan dalih reklamasi merupakan akal bulus dan kongkalikong antara pengusaha dan pejabat elit pemerintah. Polisi harus menindak dalam proses penyelidikan yang saat ini sedang berlangsung yang didalangi oleh pejabat dan pengusaha itu,” katanya. (Junaidi)


sumber