(ilustrasi)

Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 mengalokasikan dana pertahanan keamanan dan demokrasi senilai Rp220,8 triliun. Selain untuk pemeliharaan keamanan, dana tersebut akan mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Alokasi tertinggi dana tersebut diberikan kepada Kementerian Pertahanan sebesar Rp107,7 triliun, naik dibandingkan usulan dalam Rancangan APBN sebesar Rp105,7 triliun. Sementara Polri, mendapatkan alokasi dana terbesar kedua sebesar Rp95 triliun, naik dari usulan awal sebesar Rp77,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kenaikan dana untuk dua kementerian dan lembaga pertahanan tersebut bisa dipertanggungjawabkan ke depan. Terutama, dalam menjaga kepastian hukum di Indonesia, yang selama ini kerap menjadi penghambat investasi masuk ke Indonesia.

"Kalau kami naikkan anggarannya bertahap, kami harap bisa lebih profesional dan bisa menjaga Indonesia dari ancaman dalam dan dari luar. Masyarakat tenang, dan investor asing melihat Indonesia semakin baik,"kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2017.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. Tidak hanya dari sisi kepastian kebijakan fiskal, namun juga kepastian hukum.

Adapun terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, bendahara negara pun sudah mengalokasikan alokasi anggaran senilai Rp12,5 triliun. Rinciannya, alokasi kepada Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp12,5 triliun, dan Badan Pengawas Pemilhan Umum sebesar Rp5,6 triliun.

"Kami akan lihat perkembangan di 2018. Kami antisipasi kalau ada kebutuhan mendesak," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani dalam kesempatan yang sama.