SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bersyukur Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Ormas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi undang-undang.

Dengan begitu, negara mempunyai dasar untuk melakukan penindakan.

"Alhamdulillah disepakati, disahkan DPR. Kita bersyukur dalam rangka mempertahankan Pancasila, kita punya kekuatan (dasar)," kata Wiranto, seusai memberi kuliah umum di Undip Semarang, Rabu (25/10/2017).

Wiranto mengatakan, anggota organisasi masyarakat yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan pemerintah masih diperbolehkan untuk berorganisasi. Mereka juga dapat bergabung dengan organisasi masyarakat lain, sepanjang organisasi itu kukuh pada Pancasila.

Wiranto lalu merujuk pada pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dibubarkan. Jika memang pengikut HTI ingin berorganisasi bisa bergabung di organisasi lain.

"Kalau sudah dibubarkan, silakan untuk mencari organisasi lain yang kira-kira kukuh pada Pancasila, masih setuju NKRI, masih dalam semangat untuk menyatukan negeri dalam bingkai kebhinekaan," ucapnya.

"Ormas kita ada ratusan ribu, kalau bubar bukan berarti enggak boleh berorganisasi. Boleh saja. Ormas bisa hidup tapi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat," tambah dia.

Sekadar informasi, Perppu No.2 Tahun 2017 disahkan oleh DPR menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Ada tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.

Sementara tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas.