Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada nilai ekspor dan investasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengarahan kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, di Istana Negara, pada Selasa, 24 Oktober 2017.

“Saya titip kepada semua kunci pertumbuhan ekonomi negara kita bukan di APBN. APBN hanya stimulasi. Kuncinya hanya dua, pertama ekspor, kedua investasi,” ujar Presiden.

Apalagi menurut Presiden, nilai ekspor Indonesia saat ini sudah sangat baik dilihat dari banyaknya komoditas Tanah Air yang diminati negara-negara baru sehingga ikut mendorong meningkatnya nilai ekspor dalam negeri.

“Kopi naik 20 persen, kelapa sekarang baru laku di Eropa dan Amerika Serikat. Kegemaran mereka minum kelapa fresh. Ini kesempatan bagi daerah untuk menanam ini. Pala, rempah-rempah baru ramai-ramainya. Ini kesempatan kita. Sagu, ini di Papua permintaannya banyak. Hal-hal seperti ini kepala daerah harus mengerti ada peluang karena ini bisa mendongkrak perekonomian di daerah,” ungkapnya.

Selain itu di bidang investasi, Presiden mengimbau agar daerah dapat memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada industri manufaktur. Mengingat industri tersebut diyakini Presiden dapat membuka banyak lapangan pekerjaan.

“Izin langsung beri jangan berbelit-belit terutama untuk industri manufaktur. Jangan lagi ada perizinan sampai minggu, bulan, apalagi tahun. Malu kita! Karena masyarakat terutama umur produktif butuh pekerjaan,” ucap Presiden.

Presiden pun menyatakan tak segan untuk mendatangi daerah yang masih mempersulit urusan perizinan. Tentunya setelah mendapatkan laporan terkait lamanya pengurusan izin investasi.

“Awal tahun depan akan punya single submission izin dari pusat sampai daerah mana yang cepat lambat ketahuan. Kita ini persaingan global sudah gila-gilaan. Inovasi teknologi gila-gilaan kalau tidak ada terobosan ditinggal kita,” ungkapnya.

Di samping itu, Presiden juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak takut dalam mengelola anggaran. Karena pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membangun sistem e-planning, e-budgeting, dan e-performance. Diharapkan sistem tersebut dapat meminimalisir tindak korupsi.

“Sistem itu akan menghilangkan OTT (Operasi Tangkap Tangan) tadi. Kalau ini berjalan tidak ada yang namanya OTT. Tapi hati-hati, saya titip jangan ada yang main-main lagi masalah uang. Apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Saya bantu hanya ini, membangun sistem ini,” terang Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga berpesan kepada kepala daerah untuk terus berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya masing-masing. Utamanya kesejahteraan para petani yang harus terus ditingkatkan.

“Saya titip petani kita sejahtera tapi kalau pola lama kita pakai sampai kapanpun petani tidak bisa sejahtera. Harus ada konsep baru,” kata Presiden.

Salah satunya adalah dengan mengelompokan dan mengkorporasikan petani dalam skala besar sehingga tercipta skala ekonomi yang besar pula.

Sedangkan terkait pembangunan sumber daya manusia, Presiden menyatakan agar pendidikan sekolah kejuruan di daerah dapat disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing.

Apalagi persaingan global saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi dan yang bisa mendorong mewujudkan hal tersebut adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Yang berkaitan sekolah vokasi, pelatihan vokasi, disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” ujar Presiden.

Sumber

Baca Juga:
Empat Kepala Daerah Ditegur Jokowi karena Memarkir Uang Pembangunan di Bank
Presiden Ingatkan Kepala Daerah Meninggalkan Pola Lama dalam Mengelola APBD
Presiden: Pemerintah, TNI dan Masyarakat Harus Bersatu Lawan Ancaman Kesehatan Global
Presiden Jokowi Paparkan Bentuk Kerja Sama untuk Cegah Ancaman Kesehatan Global
Presiden Jokowi Menunda Rencana Pembentukan Densus Tipikor