Pemerintah Amerika Serikat menyebut Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo langsung dipesankan tiket baru setelah ditolak menaiki pesawat pertamanya pada akhir pekan lalu. Namun, pada akhirnya ia menolak untuk berangkat.

Hal itu disampaikan oleh seorang juru bicara Kementerian Keamanan Negara AS pada Senin waktu setempat (23/10). Menurutnya, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah memberi tahu Gatot bahwa ia tidak bisa langsung menaiki pesawat karena protokol keamanan.

Bea Cukai dan Kementerian Luar Negeri AS tidak bisa menyelesaikan masalah itu sebelum pesawat Emirates yang sedianya akan ditumpangi Gatot berangkat.

Juru bicara tersebut mengatakan masalah yang mengganjal perjalanan Gatot bisa langsung segera diselesaikan pada saat itu juga "melalui koordinasi antara kantor individu tersebut, Bea Cukai, Kedutaan Besar AS di Jakarta dan rekanan pemerintah AS lain."

"Penumpang telah dipesankan penerbangan lain dan diberi izin untuk menaiki pesawat. Dia menolak untuk berangkat."

Gatot bersama rombongan sedianya bertolak ke Washington DC pada Sabtu pekan lalu untuk memenuhi undangan dari Panglima Militer AS Jenderal Joseph Dunford menghadiri Konferensi Pertahanan tentang Organisasi Kekerasan Ekstremis pada 23-24 Oktober.

Gatot dijadwalkan terbang ke Washington DC sekitar 17.00 menggunakan maskapai Emirates. Namun, sesaat sebelum terbang, pihak penerbangan memberitahukan bahwa rombongan Panglima dilarang masuk ke Amerika oleh Bea Cukai AS.

Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi "atas ketidaknyamanan" yang dialami Gatot, kata Kedubes.

"Kami tetap berkomitmen pada kemitraan strategis kami dan Indonesia sebagai cara untuk menyediakan keamanan dan kesejahteraan bagi masing-masing negara dan warga."

Sementara itu, Kemlu AS menolak berkomentar karena masalah privasi dan meminta CNN untuk merujuk pada pernyataan Kedubes.

Pentagon pun menolak untuk berkomentar.

Di sisi lain, Gatot sendiri menyatakan tidak akan berangkat ke Amerika sebelum menerima perintah dari Presiden Joko Widodo.