Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak bisa langsung menjawab pertanyaan soal swastanisasi air.Swastanisasi oleh dua perusahaan, PT PAM Lyonnase Jaya (Palyja) dan PT Aetra Jakarta diminta disetop berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Keduanya sempat terdiam dan saling lirik. Anies akhirnya mencoba menjawab pertanyaan itu, meski tak pasti.

"Iya nanti, ya. Kita cek dulu," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2017.

MA memerintahkan penghentian kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI. MA juga memutuskan mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain utu, pelaksanaan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta harus sesuai prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 juncto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

ASU





Mata lirik-lirikan, kaki injek-injekan

Dasar ASUUUUU