Kemiskinan selalu menjadi masalah fundamental yang dihadapi Indonesia dari tahun ke tahun. Sekarang ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia sama dengan total penduduk Australia, yakni sekitar 27,77 juta jiwa. Wilayah perkotaan tidak menjamin tingkat kemiskinannya masyarakatnya rendah. Bahkan, apabila pembangunan kota tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan, malah akan memicu timbulnya kesenjangan sosial antara golongan mampu dan golongan miskin.

Tak terkecuali di Sumatera Utara, permasalahan kemiskinan juga menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Berdasarkan data statistik yang diperoleh, jumlah kemiskinan di kawasan perkotaan di Sumut per Maret 2017 meningkat menjadi 9.80%. Sedangkan penduduk miskin di daerah pedesaan cenderung turun dari 10.86% dari angka 10.66% pada September 2016.

Masalah kemiskinan yang cukup memprihatinkan di Sumatera Utara saat ini juga turut menjadi perhatian bagi Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi selaku Putra Daerah Sumatera Utara. Menurutnya, apabila masalah kemiskinan di Sumut terus dibiarkan, maka akan menjadi 'bom waktu' yang tentu saja akan menganggu peningkatan pembangunan di Sumut kedepannya.

Pembangunan yang serta-merta terus dilakukan di wilayah perkotaan ternyata tidak menjamin tingkat kemiskinan di kota tersebut akan menurun. Malah menurut Edy, pembangunan yang sedang dilakukan saat ini, sangat minim akan persiapan fundamental ekonomi yang kokoh bagi masyarakat di Sumatera Utara, malah yang terjadi adalah justru pembangunan di perkotaan saat ini berpotensi memperlebar ketimpangan antara yang kaya dan miskin.

Selain itu, akibat pembangunan yang timpang di Perkotaan dan berorientasi pada industri semata, tanpa disadari juga telah mempersempit wilayah pertanian di Sumut. Sebagaimana yang kita ketahui, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan adalah tulang punggung ekonomi bagi masyarakat di Sumatera Utara. Oleh karena itulah, pembangunan yang begitu pesat di perkotaan haruslah diikuti dengan pemerataan pembangunan di daerah pedesaan di Sumatera Utara khususnya dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan.

Dengan dilakukannya pemerataan pembangunan seperti itu, maka ketimpangan sosial yang terjadi di Sumatera Utara dapat diatasi.
Besarnya potensi pembangunan di wilayah pedesaan di Sumatera Utara sangat disadari betul oleh Edy Rahmayadi. Apalagi, selama menjadi abdi negara, Edy sering menyaksikan sendiri betapa kayanya alam Indonesia di beberapa pedesaan di Indonesia. Oleh karena itulah, menurut Edy, pembangunan ekonomi seharusnya dimulai dari desa.

"Saya puluhan tahun berkeliling nusantara sebagai abdi negara. Saya melihat dan menyaksikan, kota-kota yang kuat dan tumbuh pasti disokong oleh desa-desa yang kuat dan mandiri ekonominya," ungkapnya.

Seperti yang kita ketahui, tingginya angka kemiskinan juga akan memicu naiknya angka kriminalitas. Hal itu sudah dibuktikan sendiri di Sumatera Utara yang saat ini kian rawan dengan aksi kriminalitas seperti begal, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Hal inilah yang harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah.