REPUBLIKA.CO.ID,Siti Cholikah sedang menunggui kiosnya, Akbar Collection di Thamrin City, Jakarta, awal Juli lalu. Bagi Siti, Lebaran yang baru saja lewat seolah tak bermakna apa-apa bagi kinerja bisnisnya.

Padahal, sebagaimana dipahami bersama, hari raya merupakan waktu yang tepat mendulang cuan. Namun, tidak untuk tahun ini untuk Siti. "Tahun ini seperti nggak ada Lebaran. Sepi-sepi saja kayak hari biasa," ujar pedagang yang juga memiliki konveksi pakaian tersebut saat ditemui Republika di kiosnya, Jumat (7/7).

Menurut Siti, penurunan omzet selama periode Ramadhan dan Lebaran lalu mencapai 50 persen dibanding tahun sebelumnya. Biasanya, tiga bulan sebelum puasa, banyak pembeli dari luar Jakarta yang datang untuk berbelanja dalam jumlah besar.

Namun, tahun ini, dia mengaku tak melihat euforia belanja seperti itu. "Semuanya sama, saya ngobrol sama pedagang di Tanah Abang juga pada bilang sepi," ujarnya.

Frasa 'daya beli' yang menggambarkan situasi yang dihadapi Siti tiba-tiba begitu populer mengiringi tahun ketiga kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ini tak lepas dari perbedaan sudut pandang dari beragam sisi, mulai dari ekonomi, sosial, bahkan politik.

Jika ditelusuri, muasal polemik terkait daya beli bermula pada masa Ramadhan dan Lebaran 1438H atau bertepatan dengan Mei-Juni 2017. Saat itu, keluhan disampaikan pengusaha ritel skala besar hingga skala kecil melalui berbagai platform media.

Intinya sama, yaitu daya beli masyarakat begitu menurun. Keluhan ini disampaikan sejumlah pedagang di Tanah Abang. Di sana, penurunan penjualan pedagang pasar tekstil tersebut bisa mencapai 35 persen.

Kalangan pengusaha memiliki analisis tersendiri terkait persoalan ini. Misalnya soal ketidak seimbangan antara pasokan dan permintaan dalam hal tenaga kerja. Saat ini penduduk usia produktif jumlahnya lebih besar dibanding usia mapan dan usia sekolah. Hal tersebut menyebabkan harga buruh menjadi murah.

Pada Agustus lalu, upah buruh rata-rata hanya Rp 37.000 per hari. Lebih rendah dibanding upah buruh rata-rata pada 2014 lalu yang sebesar Rp 39.200 per hari. Upah ini belum terkoreksi sehingga membuat konsumsi tidak menggeliat.

Kebijakan pemerintah dalam menarik investasi juga menuai kritik. Untuk memperbaiki daya beli masyarakat, pemerintah disebut perlu mendorong lebih banyak investasi yang bersifat langsung, seperti pembangunan pabrik dan infrastruktur. Jangan hanya berfokus pada investasi yang bersifat penanaman modal.

Keluhan ini kemudian ditanggapi oleh pemerintah. Selepas Lebaran, tepatnya setelah menggelar halal bihalal di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (4/7), Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui ada penurunan daya beli.

Kendati begitu, Mendag mengklaim penurunannya tidak signifikan. Menurut dia, jika mengacu kepada data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, pertumbuhan memang turun sejak awal tahun. Namun, data itu hanya data penjualan di toko fisik.

Didalamnya belum termasuk penjualan daring yang diyakini meningkat. "Kalau itu (penurunan penjualan di toko fisik dan peningkatan penjualan di toko daring) dikombinasikan secara relatif penurunan itu (daya beli) tidak signifikan," kata Mendag.

Tak lama setelahnya giliran Badan Pusat Statistik angkat bicara. Menurut BPS, tidak ada penurunan daya beli. Sebab, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh meski tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

BPS malah mengeluarkan temuan baru. Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Suelistyowati ada peningkatan konsumsi untuk leisure. Leisure adalah kegiatan bersenang-senang, liburan, makan di restoran, dan sejenisnya.

Menurut Sri, konsumsi rumah tangga leisure pada kuartal II 2017 tercatat 6,25 persen dari sebelumnya 5,5 persen. Situasi ini tak tampak dari nonleisure yang menurun dari 5,0 persen menjadi 4,75 persen. "Memang terjadi shifting," katanya.

Bersambung ke page 2

Sumber

http://m.republika.co.id/amp_version/oy4hru415