Jakarta - Utang pemerintah di zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertambah Rp 1.261,52 triliun menjadi Rp 3.866,45 triliun pada September 2017. Meskipun nilainya cukup besar, namun utang itu ditujukan untuk hal produktif, seperti pembangunan infrastruktur.

"Kalau dihitung infrastruktur yang dibangun saja sudah banyak sekali," ungkap Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Kamis (19/10/2017).

Bila dilihat secara kasat mata memang terlihat kenaikan utang lebih cepat dari pembangunan infrastruktur. Darmin menegaskan, pembangunan membutuhkan proses yang cukup panjang.

"Karena infrastrukturnya belum selesai juga, sebagian sudah, sebagian masih dibangun, sebagian masih diproses," jelas Darmin

Dengan sasaran untuk hal produktif dan menjaga pertumbuhannya tetap terkendali, maka utang akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional, sehingga pada waktunya nanti utang bisa dilunasi.

"Kalau meminjam untuk sesuatu yang produktif itu pada dasarnya oke, kecuali yang produktifnya enggak benar, tapi ini kan benar. Jadi sudah hitung-hitung keseimbangan namanya membangun sesuatu yang produktif, itu jangka panjang," ujar Darmin.

Pemerintah telah membuktikan, berani memangkas belanja konsumtif seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dialihkan kepada belanja infrastruktur dan bantuan sosial.

"Pemerintah itu kalau yang konsumtif itu masih dalam soal-soal seperti subsidi BBM, itu konsumtif, kalau ini kan enggak, dipinjam karena kita perlu pembiayaan infrastruktur," pungkasnya.

https://m.detik.com/finance/berita-e...truktur-banyak

Uangnya ada..
Uangnya ada..
Uangnya ada..

Mau kerja apa engga? Itu aja.