Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mengingatkan kembali akan masa-masa kepemimpinan Gubernur DKI sebelumnya.

Berbeda dari periode-periode sebelumnya, pada periode 2012-1017 kemarin, Jakarta dipimpin oleh tiga gubernur: Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat. Lalu ditambah satu lagi ‘Gubernur’ Fahrurrozi. Ya, masyarakat mengenalnya sebagai gubernur tandingan.

Kehadiran gubernur yang terakhir ini tak bisa dilepaskan dari dinamika peralihan kekuasaan di Pemprov DKI Jakarta. Jokowi-Ahok resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2012-2017. Namun, dua tahun kemudian, Jokowi mengundurkan diri dari kursi gubernur dan digantikan posisinya oleh Ahok, lantaran maju dalam ajang Pilpres.

Djarot kemudian dipilih untuk mendampingi Ahok, menjadi wakil gubernur. Tahun ini, gejolak politik kembali muncul. Ahok dilaporkan ke polisi lantaran dianggap menistakan agama tertentu. Ia kemudian dipenjara, dan kedudukannya diambil alih oleh Djarot.

Di sisi lain, ketika Ahok diangkat menjadi gubernur menggantikan Jokowi pada Oktober 2014 silam, Front Pembela Islam (FPI) merasa tak terima dan secara sepihak melantik gubernur tandingan di depan gedung DPRD DKI. Masih ingat?

Ya, dia adalah Fahrurrozi Ishaq, Ketua Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ). Pria asal Jakarta Timur itu ‘dilantik’ menjadi Gubernur tandingan Ahok oleh Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Pelantikannya saat itu, disebut-sebut sebagai bentuk protes, lantaran pengangkatan Ahok menjadi gubernur dianggap inkonstitusional.

Namun beberapa bulan sejak pelantikannya saat itu, Rozi tak pernah lagi muncul di media. Dia sampai saat ini hanya dianggap sebagai catatan bahwa konstelasi politik di DKI Jakarta pernah diwarnai dengan kehadiran gubernur tandingan.

Lalu, apa kabar sang gubernur tandingan menyusul dilantiknya Anies Baswedan?
Kepada kumparan (kumparan.com), Rozi bercerita tentang aktivitasnya. Dia menjelaskan, sejak dilantik menjadi gubernur, ia terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Jakarta untuk melakukan amar maruf nahi munkar.

“Kita sosialiasi ke seluruh rakyat Jakarta dan mereka menerima. Ini adalah bentuk perlawanan dari ketidakadilan. Dan ujung-ujungnya memang kita harus melengserkan Ahok. Dan ternyata Ahok memang tidak terpilih dan memang ini usaha kita. Kita berhasil. Sekarang Ahok udah engggak jadi gubernur. Artinya tugas Gubernur masyarakat Jakarta sudah selesai,”ujar Rozi melalui sambungan telepon, (9/10).

Rozi menjelaskan, selama menjadi gubernur, ia telah blusukan ke seluruh wilayah kota administrasi di Jakarta. Tujuannya, kata dia, tak lain dan tak bukan adalah untuk meyakinkan masyarakat bahwa Ahok bukanlah gubernur Jakarta.

“Saya hampir ke seluruh Jakarta, blusukan. Bahkan sampai ke Kepulauan Seribu segala. Itu kita lakukan semuanya supaya rakyat tau bahwa Ahok adalah gubernur yang kita tidak mengakuinya,” lanjutnya.

Kini setelah Pilkada DKI usai, Rozi menuturkan bahwa secara otomatis masa kepemimpinannya sebagai gubernur rakyat juga selesai. Karena menurut dia, yang terpenting adalah Ahok sudah tidak lagi memimpin Jakarta.

“Sekarang udah selesai tugas saya sebagai gubernur. Tugas saya itu selama Ahok jadi gubernur sampai Pilkada. Hasilnya adalah Ahok kalah, udah enggak jadi gubernur lagi,” tuturnya.

Selama menjadi gubernur tandingan, Rozi mengaku memiliki rumah dinas seperti gubernur-gubernur lain pada umumnya. Rumah itu, kata dia, berada di bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Rozi menjelaskan, rumah itu merupakan rumah rakyat yang dijadikan tempat bekerja selama ia menjabat sebagai gubernur tandingan.

Sejak Pilkada usai, Rozi mengaku sudah tak lagi menempati rumah itu. Saat ini ia juga tengah sibuk mengajar dan mengisi majelis-majelis di Jakarta.

“Sekarang udah enggak jadi gubernur karena udah Pilkada. Sekarang ngajar ngaji. Kita punya yayasan aja. Saya ngajarnya orang dewasa. Ada majelis-majelis, di pengajian di masjid-masjid Jakarta. Pindah-pindah. Tadi abis ngajar ibu-ibu,” tukasnya.

Namun, selama mengisi majelis, Rozi mengaku tak pernah membawa embel-embel jabatannya sebagai gubernur tandingan. Ia juga tak pernah membahas soal Pilkada DKI. Menurutnya, karena saat ini ia sudah tak lagi menjabat sebagai gubernur, ia tak perlu membahas soal itu di depan masyarakat.

“Enggaklah. Kan udah enggak jadi gubernur. Ya ngisi pengajian kayak biasa,” tuturnya.
Saat disinggung soal mengapa ia tak tertarik untuk mengikuti Pilkada DKI 2017 kemarin, Rozi mengaku, menjadi gubernur bukanlah tujuan utamanya. Saat itu kata dia, yang paling penting adalah membatalkan Ahok menjadi Gubernur DKI.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 203 tentang Kekosongan Kepala Daerah, wakil kepala daerah berhak mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh kepala daerah. Itu artinya, secara konstitusional Ahok berhak menjadi gubernur menggantikan Jokowi hingga akhir masa jabatannya.