HOT THREAD KE 59
*16 Oktober 2017*




Selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam kawan - kawan kaskuser semua yang baik hati. Bertemu kembali di thread sederhana ane.

Pemerintah lewat kementerian komunikasi dan informatika baru saja mengeluarkan kebijakan tentang aturan registrasi nomor simcard menggunakan single identity, dalam hal ini nomor induk kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP elektronik dan juga nomor induk kartu keluarga. Kebijakan ini disertai dengan pembatasan kepemilikan simcard, 1 orang hanya di perbolehkan memiliki maksimal 3 nomor simcard saja.

Kebijakan ini tidak urung menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat umum dan menjadi perbincangan hangat akhir - akhir ini. Banyak yang setuju dengan kebijakan ini. Tapi tidak sedikit pula yang menolaknya dengan argumen mereka masing - masing. Lantas, apa sih sebenarnya untung ruginya dengan adanya peraturan pembatasan kepemilikan simcard ini.

Untungnya..

SMS spam bakal berkurang, bahkan lenyap.


Jika selama ini, hampir setiap pemilik nocan dapet sms gak jelas dari orang yang gak jelas juga, entah itu info sebagai pemenang undian berhadiah lah, info penawaran kartu kredit lah, info papa lagi di kantor polisi lah, atau yang tidak kalah heboh, mama minta pulsa lah. Tapi berkat adanya aturan ini, semua yang ane sebutkan tadi minimal bakal berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Kenapa bisa begitu? Karena jika kebijakan ini benar - benar di terapkan, pemerintah atau paling tidak operator akan tau siapa pemilik nomor yang melakukan indikasi percobaan penipuan. Sehingga pemilik nomor pun, akan lebih berhati - hati menggunakan nomornya.



Penipuan jual beli online juga bisa di minimalisir.


Saat ini era di mana orang lebih suka berbelanja dengan cara online. Alasannya beragam, mulai dari kemudahan dalam memilih barang sesuai dengan keinginan tanpa harus keluar rumah dan bermacet - macet ria di jalan. Tinggal pilih barang, scroll - scroll mouse, klik yang sesuai dengan pesanan, tanya ketersediaan barang ke seller, dan kalau udah ok tinggal bayar sesuai tagihan, beres deh. Masalahnya, kadang ada aja seller nakal yang berbuat curang, setelah pesanan di bayar, dia udah gak bisa di hubungi lagi nomornya. Ini bisa terjadi karena mudahnya orang mendapatkan simcard, tinggal beli ceban bisa dapet nomor baru.

Ruginya...

Pengabdi BPB (Beli,Pake,Buang) kartu internet bakal merana.


Ini yang jadi kekhawatiran banyak orang terutama para kaum kids jaman nowyang udah terbiasa menggunakan paket internet murah yang di tawarkan oleh provider. Biasanya mereka membeli paketan dari perdana baru yang harganya lebih murah dan paket data yang di dapat lebih besar jika di banding dengan isi ulang pulsa atau paket data di kartu lama. Tapi dengan kebijakan sesorang maksimal cuman bisa punya 3 kartu, mau tidak mau mereka harus mengisi ulang kartunya jika paket datanya habis. Tidak lagi beli perdana baru.



Kartu perdana baru bakalan nggak laku.


Yang ini efeknya bakal di rasakan oleh konter penjual kartu perdana. Jika selama ini mereka jor - joran memajang papan promo jual kartu perdana murah dengan paket data yang besar, maka setelah kebijakan ini berlaku, penjualan kartu perdana di jamin bakal merosot. Buat apa orang beli perdana baru, kalau ujung - ujungnya tidak bisa di aktifasi.



Banyak kartu yang akan hangus.


Hampir mayoritas masyarakat Indonesia saat ini menggunakan smartphone. Tidak hanya 1, tapi bisa lebih. Belum lagi dalam 1 smartphone biasanya ada lebih dari 1 slot simcard. Bukan tanpa alasan mereka menggunakan beberapa nomor yang berbeda. Misalnya aja kartu A untuk urusan bisnis, kartu B untuk keluarga dan orang terdekat, kartu C untuk paket data. Buat yang punya 3 kartu sih masih aman karena di aturan yang baru ini, 1 orang maksimal punya 3 simcard yang berbeda. Tapi kalau buat mereka yang punya lebih dari 3, mau gak mau mereka harus merelakan kartu lainnya hangus.



Tujuan pemerintah menetapkan kebijakan ini bukan tanpa sebab. Saat ini banyak sekali penipuan, teror, spam yang di akibatkan karena bebasnya masyarakat untuk dapat membeli nomor perdana. Meskipun sebelumnya sudah ada kebijakan setiap aktifasi kartu perdana harus registrasi mandiri, toh kenyataan di lapangan berkata lain. Di isi asal - asalan tidak sesuai data KTP pun, nomor tetap bisa di gunakan.
Semoga dengan kebijakan baru ini, kenyataan di lapangan bisa sesuai dengan tujuan dari pemerintah untuk menertibkan penggunaan simcard dan sekaligus membuat pemegangnya menjadi lebih bertanggung jawab.
Dan kita semua berharap, jangan sampai kebijakan ini hanya "hangat - hangat kotoran ayam" seperti yang sudah - sudah. Ketat saat kebijakan di tetapkan, tapi longgar sebulan kemudian.









Disclaimer : Asli tulisan TS
Sumur : Pengamatan dan pengalaman pribadi TS