RAKYATBEKASI.COM, BANDUNG - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama beberapa petinggi DPD Partai Golkar lainnya menyambangi Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (13/10).
 
Adapun maksud dari kunjungan tersebut tak lain adalah untuk mempertegas koalisi yang sedang dibangun Partai Golkar dan PDI Perjuangan dalam menyongsong Pilkada Jawa Barat 2018 baik 

"Kita akan koalisi di beberapa kabupaten kota. Insya Allah di 16 kabupaten kota atau paling tidak 11 atau 12 kabupaten kota (di Jawa Barat)," ujar Ketua DPD PDI-P TB Hasanudin saat konferensi pers, Jumat (13/10).

Mengenai siapakah kandidat gubernur dan wakil gubernur, baik PDI Perjuangan maupun Partai Golkar dalam waktu dekat akan bersama-sama ke Jakarta untuk menyerahkan nama-nama tokoh-tokoh yang direkomendasikan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur oleh DPD.

"Minggu depan kita bersama-sama melaporkan ke DPP. Biarkan DPP berbicara lebih lanjut. Kalau ditanya nomor satu dan dua akan diputuskan dengan cara duduk bareng antar DPP. Apa yang diputuskan DPP kami akan taati dan berpegang teguh memenangkannya," tambahnya. 

Di tempat yang sama, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Abdy Yuhana menjelaskan bahwa pertemuan hari ini adalah sebagai bentuk jawaban dari kedua partai yang belakangan ini minim berkomunikasi. 

"Karena mungkin banyak yang bertanya PDI dan Golkar jarang berkomunikasi lagi dan juga melihat ada dinamika antara kami. Kami ingin menjelaskan PDI Perjuangan dan Golkar sepakat untuk membangun koalisi di Jawa Barat dan koalisi itu berbarengan dengan Pilkada 16 kabupaten kota di Jawa Barat," ujar Abdy.

Masih di tempat yang sama, Dedi Mulyadi menambahkan, bahwa koalisi dengan PDI Perjuangan bukan hanya persoalan politik saja tetapi juga soal ideologi. 

"Kerjasama ideologi kita sama- sama mempertahankan Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki makna keragaman, perbedaan, toleransi antar seluruh masyarakat," tuturnya.

"Bukan hanya pada persoalan pemilihan gubernur dan bupati wali kota, tetapi berbicara bagaimana penanganan alam Jawa Barat yang indah ini dapat dipertahankan dalam kebijakan bupati wali kota secara merata. Gubernur hanya bagian administratif dari kebijakan wali kota dan bupati," pungkasnya. (*)

Sumbernya ==>>> TeKaPe