TRIBUNKALTIM.CO, DHAKA - Otoritas Banglades melarang tiga badan amal Islam yang selama ini membantu pengungsi Rohingyauntuk melanjutkan kegiatannya. Mahjabeen Khaled, seorang anggota parlemen Banglades mengungkapkan keputusan itu kepada media, di Dhaka, Kamis (12/10/2017).

Penghentian akses bagi tiga lembaga amal itu muncul di tengah kekhawatiran adanya upaya radikalisasi terhadap para pengungsi. Khaled yang adalah anggota parlemen dari Liga Awami yang berkuasa di Banglades.

Dia mengatakan, badan amal itu adalah, Islamic Aid, Islamic Relief, serta Yayasan Allama Fazlullah yang berbasis di Banglades.

Ketiganya telah masuk dalam daftar hitam di kamp pengungsi Rohingya di Distrik Cox's Bazar.

Khaled, yang duduk di komite parlemen untuk urusan luar negeri mengatakan, tidak ada tuduhan spesifik yang diajukan kepada ketiga badan amal tersebut.

Namun, dia mengatakan, pihak berwenang harus meneliti dan menyaring semua lembaga bantuan yang ingin memberikan kontribusi bantuan di Cox's Bazar.

Di kawasan itu, ada lebih dari setengah juta pengungsi yang melarikan diri, dan mendekam di kamp-kampu kumuh tersebut sejak Agustus lalu.

"Kami ingin memantau siapa yang memberi bantuan, dan mengapa, untuk alasan keamanan, siapa yang mendanai mereka, dan apa yang akan mereka lakukan dengan uang itu?" kata Khaled kepada AFP.

"Mereka (warga Rohingya) sangat rentan, banyak yang bisa dilakukan dengan orang-orang Rohingya ini. Kami ingin berhati-hati," kata dia.

Khaled menambahkan, dalam kondisi semacam ini, amat mudah untuk menarik para pengungsi masuk ke dalam radikal.

Otoritas terkait telah menyetujui 30 kelompok bantuan lokal dan global untuk memenuhi kebutuhan darurat di kamp-kamp pengungsian.

Kamp-kamp tersebut menampung sekitar 300.000 orang Rohingya, belum termasuk mereka yang bergabung dalam gelombang pengungsian terakhir.

Sebelum itu, hanya empat badan amal internasional - termasuk Doctors With Borders (MSF) dan Action Against Hunger (ACF), yang diizinkan beroperasi di distrik perbatasan itu.

Khaled mengatakan, Muslim Aid juga telah dilarang bekerja di kamp-kamp pengungsian pada tahun 2012.

Di masa itu, puluhan ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari sebuah gelombang kekerasan di Myanmar.

Pihak berwenang Banglades enggan untuk mendiskusikan alasan mereka membatasi akses kelompok tersebut.

Namun yang pasti, ketakutan yang utama adalah kemarahan di antara orang-orang Rohingya berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan radikal.

Selama ini, Banglades bertempur mengatasi gerakan kelompok radikal di dalam negeri.

Misalnya, pembunuhan brutal terhadap para blogger progresif, aktivis sekuler, dan orang asing, terjadi dalam beberapa tahun terakhir di negeri itu.

Bahkan, badan amal yang diberi "lampu hijau" bulan lalu hanya bisa bekerja selama dua bulan.

Setelah itu, mereka harus membatasi kegiatan penyediaan sarana kesehatan, sanitasi, dan tempat tinggal bagi warga Rohingya.

sumber



tidak ada makan siang gratis

INGAT !!!!!!! setiap aksi sosial dan kegiatan kemanusiaan agama kebencian, hanyalah kedok untuk menanamkan kebencian

alhamdulillah.. bangladesh mengetahui kelicikan dan busuknya ajaran ini