Jakarta (Lampost.co) -- PT Freeport Indonesia telah bersedia melepaskan saham atau divestasi pada pemerintah sebesar 51 persen. Lantas siapkan pemerintah mengeluarkan anggaran untuk mencaplok saham tersebut?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai bendahara negara menjelaskan tugas pemerintah pusat yakni mengkoordinir pihak-pihak terkait yang bisa mengambil jatah saham tersebut. Artinya, bisa jadi, sumber anggaran untuk membeli saham yang tersebut berasal dari gabungan beberapa pihak.

Menurut Ani, dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 1 Tahun 2017 dijelaskan pihak Indonesia yang dimaksud dalam divestasi tersebut yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Bagaimana mekanismenya, siapa yang memiliki hak itu, pemerintah pusat bisa mengakomodir dengan pihak-pihak yang ada," kata Ani dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa 29 Agustus 2017.

Ani mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendiskusikan mekanisme bersama pemerintah dalam rangka melaksanakan divestasi. Namun yang pasti, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, divestasi yang dilakukan haruslah seperti arahan Presiden Jokowi yakni untuk memajukan perekonomian negara.

"Untuk divestasi 51 persen untuk waktu dan prosesnya akan dedetailkan, kita akan melakukan pembahasan lebih lanjut," jelas Ani.

Sumber: http://www.lampost.co, https://goo.gl/zAgX2L