OKTOBER 2017, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menggenapi masa pemerintahan mereka menjadi tiga tahun. Dalam tradisi evaluasi tahunan, ini saat yang tepat untuk menilai kinerja mereka. Karena mandat mereka berasal dari rakyat (pemilih), salah satu penilaian yang penting ialah yang diberikan oleh publik pemilih. Jajak pendapat publik merupakan salah satu alat demokrasi modern untuk mengetahui penilaian publik tersebut. Perlu ditekankan kembali di sini bahwa penilaian publik berbasis persepsi publik. Persepsi publik berbasis informasi dan keadaan yang dilihat atau dirasakan atau sampai kepada publik. Belum tentu persepsi publik sejalan dengan penilaian kaum elit. Secara politik, persepsi publik penting, karena publiklah yang menjadi penentu dukungan suara karena jumlahnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kaum elite. Karena Jokowi punya kesempatan untuk periode kedua, penilaian publik juga dapat dipakai untuk menduga kemungkinannya diberi mandat lagi oleh pemilih. Dugaan ini tentu akan terus dicermati dan tidak statis karena pemilihan presiden (pilpres) baru akan dilaksanakan pada April 2019, lebih dari satu setengah tahun dari sekarang. Banyak hal akan terjadi menjelang pilpres yang pasti akan memengaruhi konteks dan kompetisi politik tersebut. Dalam jajak pendapat publik (survei) yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di awal September lalu, diperoleh temuan bahwa tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap pemerintah cukup stabil di kisaran 68%. Kepuasan publik ini stabil sejak setahun terakhir. Di awal masa pemerintahan, kepuasan publik sangat rendah di kisaran 40%. Rendahnya kepuasan publik diawal pemerintahan Jokowi–JK disebabkan terutama oleh tiga hal: kebijakan mencabut sebagian besar subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaduhnya kondisi politik akibat lemahnya dukungan politik kepada presiden di lembaga legislatif, dan kondisi ekonomi makro yang buruk (misalnya angka inflasi selalu di atas 5% sampai dengan akhir 2015). Faktor-faktor apakah yang di tahun ketiga ini membuat tingkat kepuasan publik cukup stabil dan positif di angka di atas 60%? Sorotan dapat kita arahkan pada setidaknya tiga faktor: penilaian publik terhadap kondisi sosial-ekonomi, penilaian publik terhadap kondisi umum nasional lainnya, dan penilaian publik terhadap sejumlah program yang dijalankan pemerintah.

Kondisi sosial-ekonomi
Secara umum, pada September, satu bulan menjelang genapnya tiga tahun pemerintahan Jokowi–JK, penilaian publik atas berbagai kondisi sosial ekonomi bersifat positif. Penilaian positif inilah yang memberikan pengaruh positif atas tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi dan stabil di atas 60%. Meski masih banyak yang menyatakan lebih buruk, yang menilai kondisi ekonomi rumah tangganya lebih baik dari setahun lalu, jumlahnya lebih banyak lagi: 46% menyatakan lebih baik, 21% menyatakan lebih buruk. Demikian juga dengan penilaian publik terhadap kondisi ekonomi nasional: 44% menyatakan lebih baik, 21% menilai lebih buruk. Penilaian publik atas kondisi ekonomi ini selalu paralel dengan kondisi makro ekonomi nasional, terutama angka inflasi. Ketika angka inflasi meningkat, penilaian publik cenderung negatif, dan sebaliknya, ketika angka inflasi menurun, penilaian publik cenderung positif. Menurut BPS, tingkat inflasi pada Agustus – September 2017 berada di kisaran 2,98–3,72% (di bawah 4%). Angka inflasi yang rendah ini sejalan dengan penilaian publik yang cenderung positif mengenai kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional. Sejalan dengan itu, publik masih optimis dengan ekonomi setahun ke depan. Lebih dari 65% publik optimis bahwa kondisi ekonomi rumah tangganya akan lebih baik setahun ke depan. Mereka juga optimis dengan kondisi ekonomi nasional: lebih dari 60% yakin kondisi ekonomi nasional setahun ke depan akan lebih baik. Optimisme ini ialah hal yang positif, tetapi juga tantangan sekaligus harapan terhadap pemerintah. Kalau optimisme itu tidak terwujud, yang disalahkan biasanya pemerintah, yakni presiden.

Kondisi umum nasional
PADA September di tahun ketiga ini, penilaian publik atas kondisi politik, penegakan hukum, dan keamanan juga cenderung positif. Sekitar 32% publik menyatakan kondisi politik baik, 20% menilai buruk, dan sisanya merasa tidak ada perubahan. Ini tidak banyak berubah dari temuan jajak pendapat bulan Mei lalu. Dengan kata lain, kondisi politik dinilai stabil oleh masyarakat. Di bidang penegakan hukum, penilaian publik juga cenderung positif. Sekitar 49% menilai baik, 19% menilai buruk, dan sisanya menilai tidak ada perubahan dalam penegakan hukum. Sementara itu, lebih dari 60% publik merasa keamanan terjamin dengan baik dan hanya 10% yang merasa kondisi keamanan buruk. Jika dibanding kondisi lainnya, keamanan ialah kondisi yang selalu dinilai positif dan tinggi oleh masyarakat selama 12 tahun terakhir. Tidak mengherankan kalau institusi penanggung jawab keamanan, terutama TNI, juga selalu memperoleh kepercayaan publik yang tinggi. Pada Mei lalu, tingkat kepercayaan kepada TNI berada di kisaran 90%, bersaing dengan tingkat kepercayaan kepada presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dapat dikatakan bahwa masyarakat merasakan adanya stabilitas politik dan keamanan. Ini merupakan modal penting bagi pemerintah karena stabilitas politik dan keamanan ialah prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan dengan lancar.

Program pemerintahan
Meskipun masih ada yang penilaiannya rendah, evaluasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah juga cenderung makin positif. Penilaian paling positif masyarakat diarahkan pada kebijakan dan program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, baik di Jawa maupun luar Jawa, terutama pembangunan jalan dan sarana transportasi umum. Nilai positif lainnya ialah terhadap layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan. Di semua bidang tersebut, jumlah warga yang menilai positif jauh lebih banyak jika dibanding yang menilai negatif. Misalnya di bidang infrastruktur jalan umum, 74% warga memberikan nilai baik, dan hanya 18% yang menilai buruk. Seringkali, sejumlah pihak, terutama elite menganggap aneh penilaian yang baik terhadap program seperti infrastruktur ini. Alasannya karena proyek infrastruktur semuanya baru mulai dan menghabiskan dana yang banyak. Persepsi publik seringkali tidak didasarkan pada pengetahuan yang rumit soal proses dan anggaran kebijakan misalnya. Publik tidak punya cukup waktu untuk mendalami secara detail, seperti yang bisa dilakukan para elite, suatu kebijakan atau program. Ketika suatu kebijakan atau program terlihat jelas atau kasatmata atau terasa langsung, penilaian positif akan segera diberikan. Di antara berbagai kebijakan dan program pemerintah, empat hal yang nilainya masih paling rendah di mata publik, meskipun cenderung makin positif, ialah soal mengurangi pengangguran, mengurangi jumlah orang miskin, menyediakan lapangan kerja, dan membuat harga kebutuhan pokok terjangkau. Dalam empat hal ini, lebih banyak warga merasa belum ada perubahan dibanding yang menilai keadaan sudah lebih baik. Misalnya, 42% warga menilai belum ada perubahan dalam mengatasi pengangguran, dan hanya 26% yang menilai keadaan sudah lebih baik, 42% warga menilai belum ada perubahan dalam ketersediaan lapangan kerja, dan baru 30% yang merasa lebih mudah memperoleh pekerjaan. Dengan kata lain, keadaan ekonomi, terutama soal-soal yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat masih menjadi tantangan pemerintah. Prioritas kebijakan dan program pemerintah ke depan harus tetap ditekankan pada aspek-aspek ekonomi tersebut.