Presiden Joko Widodo menonton Synchronize Festival 2017 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memasuki usia tiga tahun pada 20 Oktober 2017 nanti. Sejumlah lembaga survei pun melakukan sigi untuk menakar kinerja Jokowi-Kalla sekaligus memetakan pertarungan pada pemilihan umum 2019 nanti.

Pada Minggu (8/10/2017), Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) meluncurkan survei nasional tentang kinerja pemerintahan dan elektabilitas calon presiden pada pilpres 2019. Hasilnya, mayoritas masyarakat puas selama tiga tahun pemerintahan Jokowi namun masih mengeluhkan masalah ekonomi.

Lembaga ini melakukan survei nasional di 8 kota, yaitu Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 800 responden pada 8-27 September 2017.

Sebanyak 55,7 persen responden menyatakan puas dengan pemerintahan Jokowi-Kalla. Adapun 43,3 persen menjawab tidak puas dan sisanya tidak menjawab.

Responden merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla arena pembangunan infrastruktur (32,7 persen%) dan bantuan kesehatan serta pendidikan (16,3 persen) .

Adapun responden yang menyatakan tidak puas karena harga kebutuhan pokok yang naik atau mahal (22,7 persen) dan janji yang belum ditepati (8,5 persen).

"Rakyat masih mengeluhkan tentang masalah ekonomi saat ditanya tentang masalah utama yang dihadapi masyarakat saat ini," kata pendiri KedaiKOPI dan dosen Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio, Minggu (8/10/2017).

Responden yang ditanya dengan pertanyaan terbuka menjawab harga kebutuhan pokok, bahan bakar minyak dan tarif listrik (55,4 persen) menjadi masalah utama yang dihadapi saat ini.

Masalah lain adalah kebutuhan lapangan pekerjaan 14,1 persen; korupsi 3,9 persen; narkoba 3,3 persen; dan berita hoax tentang SARA 2,5 persen.

Degan pertanyaan terbuka lagi, responden ditanyakan ihwal kondisi Indonesia saat ini. Sebagian besar menjawab perekonomian sulit (24 persen); demokrasi yang sedang diuji (21 persen); dan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya (20,5 persen).

Ada juga yang menjawab kondisi Indonesia normal atau biasa aja (10,6 persen); pembangunan dan pelayanan meningkat (5,8 persen); ada korupsi (5,2 persen); dan ada masalah keamanan (4,8 persen). Sisanya menjawab tidak tahu dan hal lainnya.

Meski banyak yang mengeluhkan kondisi ekonomi, peluang Joko Widodo mencalonkan lagi pada 2019 cukup besar. Responden memilih Jokowi 44,9 persen ketika ditanyakan pemilu diadakan sekarang.

Responden yang memilih jawaban selain Jokowi terdapat 48,9 persen. Pada opsi jawaban selain Jokowi, responden menyebut nama Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo, Tri Rismaharini, Agus Harimurti Yudhoyono dan beberapa nama lainnya.

"Hal itu nampaknya juga berpengaruh terhadap pilihan partai politik di 2019," kata Hendri. Hanya 41,3 persen responden yang mengaku akan memilih partai politik pengusung Jokowi pada 2019 nanti. Sedangkan 53,5 persen menjawab tidak akan memilih dan sisanya tidak menjawab.

Selain calon presiden, figur pendampingnya juga akan cukup menentukan pada Pemilu 2019. Sebanyak 49,9 persen responden mengatakan bahwa faktor calon wakil presiden mempengaruhi dalam memilih Presiden. Adapun 48,4 persen menjawab tidak mempengaruhi dan sisanya tidak menjawab.

Sebagai pendamping Jokowi pada pemilu 2019, rakyat masih menempatkan nama M. Jusuf Kalla di tempat teratas (15,1%), Prabowo Subianto (13,4%), Gatot Nurmantyo (12%), Susi Pudjiastuti (10,1%), Agus Harimurti Yudhoyono (7,5%), Tito Karnavian (6%), Sri Mulyani (4,8%), Budi Gunawan (0,8%), nama-nama lainnya (13,8%) dan sisanya menjawab tidak tahu.

Sebelum lembaga ini, survei kinerja pemerintah pernah digelar Lembaga penelitian kebijakan, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Hasil sigi CSIS memperlihatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejak 2015 sampai 2017.

Dari sisi elektabilitas, hasil sigi CSIS menyatakan Jokowi mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2016 elektabilitas Jokowi 41,9 persen dan naik pada 2017 menjadi 50,9 persen.

Tingkat elektabilitas Jokowi berdasarkan hasil sigi CSIS itu tak jauh berbeda dengan hasil SMRC. Hasil sigi lembaga ini menyatakan bahwa elektabilitas Jokowi 53,7 persen dan Prabowo 37,2 persen apabila keduanya berhadapan.

Lembaga lainnya adalah Lembaga Media Survei Nasional (Median) yang merilis hasil survei pada 2 Oktober lalu. Survei digelar pada 14-22 September 2017 dengan sampel 1.000 responden di seluruh provinsi di Indonesia.

Lembaga ini menyebutkan 40,6 persen publik menginginkan capres alternatif selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, problem ekonomi yang menjadikan masyarakat tidak ingin memilih Jokowi. Sedangkan, Prabowo dinilai tak mampu mengatasi persoalan ekonomi.

Hasil survei menyebutkan elektabilitas Jokowi sebesar 35,2 persen dan Prabowo 23,2 persen. Sulit kemungkinan Pilpres terjadi satu putaran.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...n-soal-ekonomi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Nasib Perppu Ormas ditentukan akhir Oktober 2017

- Ratusan ribu pelamar tes CPNS gagal karena tak lengkapi dokumen

- Suap Aditya Moha agar ibunya lolos dari jerat kasus korupsi