Jakarta - KPK menyebut indikasi kerugian keuangan negara akibat korupsi yang disangkakan pada mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman yaitu Rp 2,7 triliun. Angka ini disebut KPK cukup besar dibandingkan kasus korupsi e-KTP.

"Indikasi kerugian negara yang cukup besar, misalnya KTP elektronik Rp 2,3 triliun," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017).

Saut kemudian menyebut indikasi kerugian keuangan negara yang disebabkan perbuatan Aswad lebih besar dibanding e-KTP. Saut menyebut angka itu berasal dari penjualan produksi nikel yang melalui proses perizinan yang melawan hukum.

"Indikasi kerugian negara yang sekurang-kurangnya Rp 2,7 triliun yang berasal dari penjualan produksi nikel, yang diduga diperoleh dari proses perizinan yang melawan hukum," kata Saut.

Saut menyebut Aswad terjerat kasus korupsi terkait pemberian izin pertambangan eksplorasi dan eksplorasi eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara. Perbuatan itu disebut Saut dilakukan dalam kurung waktu dari 2007 hingga 2014.

Atas perbuatannya, Aswad disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1. (dhn/fdn)

Contohnya, kenaikan tertinggi terdapat di Kabupaten Konawe Utara, sebesar 1.884 persen, atau naik Rp 4,8 miliar.

Di daerah Konawe, calon petahana Aswad Sulaiman kembali mengajukan diri sebagai calon bupati. Aswad didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Gerindra dan Hanura.

http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/14520941/Tjahjo.Jelang.Pilkada.Dana.Bansos.Daerah.Naik.hingga.1000.Persen