JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait aksi unjuk rasa "299" yang digelar pada Jumat (29/9/2017).

Aksi tersebut digelar untuk menolak penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Wiranto mengaku bingung dengan adanya aksi unjuk rasa menolak PKI. Pasalnya, pemerintah secara jelas melarang ideologi komunisme dan ideologi radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila.

"Kan PKI sudah dilarang memang. Ketetapan MPR kita masih melarang organisasi yang berafiliasi pada paham komunisme, marxisme, dan leninisme," ujar Wiranto usai pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-jabodetabek, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).

"Bahkan dalam perppu Ormas, kita tambah dengan ideologi radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila," ucapnya.

Wiranto menilai aksi unjuk rasa 299 tidak perlu dilakukan sebab pemerintah dengan tegas melarang seluruh ideologi yang bersifat radikal.

Sementara terkait ketidaksetujuan masyarakat terhadap Perppu Ormas, seharusnya bisa disalurkan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi.

"Artinya ekstrem kanan dan kiri yang mengganggu ideologi Pancasila sudah kita larang. Pemerintah sudah melarang, sekarang yang didemo apalagi sebenarnya. Saya tanya ke tokoh-tokohnya, yang didemo apalagi," kata Wiranto.

"Apalagi mendemo perppu ormas. Kan ada prosesnya. Kalau tidak setuju bisa di-judicial review lewat MK. Kan kita tunggu saja. Didemo juga tidak ada pengaruhnya. Justru membuat mencekam," tutur Mantan Panglima ABRI itu.

Selain itu, Wiranto berharap masyarakat tidak mudah bereaksi dengan isu-isu yang tidak jelas, seperti mengenai kebangkitan PKI. Masyarakat juga diminta tidak membuat aksi unjuk rasa yang merusak, menimbulkan situasi mencekam dan kerusuhan.

"Kita harus berpikir jernih agar tidak diombang-ambing karena sesuatu yang tidak jelas. Demo ini membuat teman-teman pengusaha pada tanya ke saya. Ini bagaimana pak? Gawat atau enggak? Kita perlu ke luar negeri enggak," ujarnya.

http://nasional.kompas.com/read/2017...agi-sebenarnya