Sejak awal, banyak pihak ragu dengan kepemimpinan Polri di tangan Jenderal Tito Karnavian. Tito terbilang sosok polisi paling mulus karirnya di institusi Bhayangkara. Lulusan Akpol 1987 ini dinilai masih terlalu muda memimpin institusi sebesar Polri dan masih ada Perwira Tinggi (Pati) lebih senior seperti Akpol 81, 82, 83, 84, 85 dan Akpol 86.

Bila Tito Menjadi Kapolri, Regenerasi Polri Menjadi Instan
Kalau dalam Setahun Tidak Melakukan Reformasi, Lebih Baik Tito Dipecat Saja
Konflik TNI-Polri, Grand Design Pelemahan NKRI

Namun, keenam angkatan itu semua dilompat seorang Tito. Senioritas tampaknya sudah tidak berlaku. Padahal, senioritas adalah ruh yang menjaga solidnya organisasi Polri. Kini, senioritas itu telah dicabut Presiden Joko Widodo dengan cara melantik Tito sebagai Kapolri. Dan patut diduga, kecemerlangan karir Tito di Polri karena memang memiliki hubungan khusus dengan Presiden Jokowi. Belakangan, setelah satu tahun lebih Tito memimpin Polri, muncul beragam persoalan. Yang paling mengerikan adalah sikap Polri yang kini sangat mudah melakukan aksi penangkapan terhadap aktivis-aktivis yang kritis terhadap kepemimpinan Jokowi.

Kapolri era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid Jenderal Polisi (Purn) Chairuddin Ismail pernah mengingatkan bahwa, fungsi kepolisian sangat berbeda dengan tentara. Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memelihara ketertiban umum. Ketiga, melindungi warga dari beragam ancaman.

Ada Grand Design Adu Domba TNI, Polri dan BIN
Brimob Dipersenjatai Rudal Anti Tank, Untuk Siapa?
Untuk Siapa Senjata Itu?

“Saya menulis buku tentang ilmu Kepolisian di Indonesia. Banyak sekali yang tidak dipahami tentang Kepolisian. Kepolisian bukan sekadar institusi, yang kemudian diberi senjata disuruh melakukan sesuatu,” katanya seperti dikutip NusantaraNews edisi cetak Nusantara Vol 3.

Lebih rinci lagi, tugas pokok Polri di antaranya memelihara Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jika tugas Polri seperti itu, lantas apakah Polri harus dilengkapi dengan senjata-senjata standar militer?

Polri di bawah kepemimpinan Tito kini sedang berusaha mengadakan sedikitnya 10 ribu pucuk senjata api. Itu untuk senjata jenis pistol. Berdasarkan APBN 2017, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengkonfirmasi bahwa anggaran tersebut untuk membeli 15 ribu senjata api. Polri sudah teken kontrak PT Pindad untuk membeli 5.000 pistol jenis MAG 4, lalu 10 ribu sisanya impor. Sumber terpercaya NusantaraNews menyebutkan, Polri tak hanya membeli pistol tetapi juga senjata laras panjang, dan sejauh ini belum disebutkan apa jenisnya. Polri pun mengaku belum tahu dari mana senjata tersebut diimpor.

Beragam informasi bocor ke tengah-tengah masyarakat secara luas, bahwa Polri saat ini memiliki senapan mesin berat 12,7 mm, mortir 81 mm dan senjata anti-tank RPG-7. Untuk apa Polri memiliki jenis-jenis senjata berat yang seharusnya di tangan tentara ini? Benarkah untuk menumpas teroris? https://nusantaranews.co/reformasi-p...an-kemendagri/