JAKARTA, KompasProperti - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, diingatkan untuk merevisi program kerja mereka yaitu memberikan uang muka atau down payment (DP) Rumah 0 persen, bagi masyarakat yang hendak membeli rumah.

Menurut ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri, kebijakan tersebut justru akan memberatkan masyarakat.

"Mumpung belum dilantik, jangan bikin kebijakan yang norak-norak," kata Faisal saat diskusi interaktif Tempo bertajuk Rumah Terjangkau dan Memadai di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Faisal menuturkan, sebagai pihak yang memberikan kredit pemilikan rumah (KPR), perbankan tentu akan mencari instrumen subtitusi dari dana yang seharusnya bisa didapatkan dari DP.

Di antaranya dengan menambahkan bunga yang harus dibayarkan pembeli rumah setiap bulannya.

"Kalau si bank itu suruh DP 0 persen, ya bunganya dinaikkan. Jadi nggak usah main gimmick-gimmick seperti itu, saya kira itu hanya untuk kampanye," ujarnya.

Menurut dia, dari pada menerapkan program DP 0 persen, jauh lebih baik bila pemerintah memberikan subsidi. Dengan demikian, harga rumah yang dijual pengembang pun akan lebih rendah.

Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar sebelumnya, menyebut program DP 0 persen bukanlah hal baru di Indonesia.

Selama ini, pengembang banyak yang memberikan gimmick tersebut untuk menarik pembeli. Pengembang membebaskan pembeli dalam membayar DP yang menjadi tanggungannya.

"Itu semua kan karena iklim ekonomi sekarang sedang bagus, stabil, dan bunga tetap. Untuk jangka menengah dan pendek memang stabil berikan pembiayaan, makanya bisalah DP ditanggung," ujar Jehan kepada KompasProperti, Rabu (12/7/2017).

Meski demikian, ia mengatkan, program tersebut tidak tepat untuk dijalankan pada program rumah rakyat, melainkan untuk rumah komersial.