Awal bulan ini, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengunjungi kampus Institut Pertanian Bogor (IPB). Dalam pidatonya, Jokowi mengeluhkan banyaknya lulusan IPB yang belok arah usai lulus dan bekerja di sektor nonpertanian.

Menurut data yang dikantongi Jokowi, lulusan IPB banyak yang bekerja di bank. "Saya cek direksi-direksi perbankan BUMN itu yang banyak dari IPB. Manajer-manajer banyak dari IPB, terus yang ingin jadi petani siapa? " kata Jokowi seperti dikutip dari Kumparan.com, Rabu (6/9/2017).

Profesi petani bukan menjadi profesi menarik bagi generasi baru. Sebab, petani lekat dengan kemiskinan.

Empat tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar sensus pertanian. Hasilnya, ada 26,14 juta rumah tangga yang mata pencahariannya dalam pertanian. Nahasnya, sebagian besar dari para pekerja di sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskinan.

Kepala BPS saat itu Suryamin mengatakan, dominasi rumah tangga yang bekerja di sektor ini berasal dari Jawa Timur sebanyak 4,98 juta rumah tangga, lalu disusul Jawa Tengah 4,29 juta rumah tangga, dan 3,06 juta jiwa dari Jawa Barat.

"Pekerja di sektor pertanian banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka jadi buruh tani. Penduduk miskin memang banyak di sektor ini," ujarnya saat mengumumkan hasil sensus itu di Jakarta, Selasa (12/8/2014), seperti dikutip dari Liputan6.com.

Dalam laporan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang digelar Agustus 2016 menyebutkan 37,8 juta orang bekerja pada sektor pertanian.

Dalam laporan itu diketahui pekerja pertanian paling banyak adalah lulusan SD, 39,4 persen dan tak tamat SD, 30 persen. Lulusan SMP hanya 16,6 persen, lulusan SMA/SMK 12.8 persen. Mereka yang lulus perguruan tinggi hanya 1,3 persen.

Pengamat pertanian Andreas Dwi Santosa menyatakan, profesi petani kian menderita. Hal ini bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang makin menurun dalam lima tahun terakhir.

NTP adalah indikator kesejahteraan petani. Nilai ini membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Standar angkanya 100.

Jika NTP lebih besar dari 100 maka petani surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Jika pas 100, berarti petani impas. Jika kurang dari 100, berarti petani mengalami defisit. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Maka, menurut Guru Besar Fakultas Pertanian IPB ini, program ke depan seharusnya jangan diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian.

"Tapi bagaimana memuliakan petani dan meningkatkan kesejahteraan petani. Segala upaya harus diarahkan ke sana, baik upaya fiskal maupun kebijakan lain seperti penganggaran," katanya, Minggu (24/9/2017) seperti dipetik dari Metrotvnews.com.

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menyoroti, masalah yang genting dalam pertanian adalah soal distribusi lahan.

Data KNPA mencatat, korporasi kehutanan menguasai 71 persen luas daratan Indonesia. Korporasi perkebunan besar mendekap 16 persen. Sedang para konglomerat menguasai 7 persen lahan. Hanya sekitar 6 persen dari total lahan di Indonesia yang dikuasai rakyat kecil.

Khusus petani, rata-rata kepemilikan lahan petani di pedesaan kurang dari 0,5 hektare. Bahkan, cenderung tidak memiliki lahan karena sebagian besar menjadi objek investasi dan bisnis pemerintah dan swasta.

Perwakilan dari Aliansi Petani Indonesia (API) Slamet Nurhadi melihat, ketimpangan masih terjadi lantaran program reforma agraria hanya fokus menyelesaikan target teknis sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Pemerintah lebih fokus ke legalisasi tanah yang sudah lama dimiliki masyarakat, tapi tidak pada bagaimana memecah ketimpangan," kata Slamet, Minggu (24/9/2017), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

KNTA meminta Jokowi untuk segera mengubah struktur pelaksanaan dan arti dari reforma agraria yang lebih menekankan pada mengentaskan ketimpangan dan kemiskinan.