‎Jakarta - ‎Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengemukakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) milik rakyat, bukan milik perorangan atau milik partai politik (parpol) tertentu. TNI digaji oleh rakyat karena itu, harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.

‎"TNI itu punya rakyat, bukan punya orang, punya partai. TNI yang kasih makan, gaji, mobil dari rakyat semua. Saya juga punya rakyat. Saya prihatin kok begini terus?" kata Ryamizard dalam konferensi pers di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Selasa (26/9).

Ia secara khusus berbicara mengenai isu pembelian senjata yang dianggap ilegal oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Ryamizard mengemukakan pembelian senjata itu sah karena sudah mendapat izin darinya.

Ryamizard menjelaskan sejak masuk tentara tahun 1970 hanya mengabdi pada bangsa dan negara. Loyalitas utama adalah kepada negara dan presiden selaku panglima tertinggi. Dirinya tidak berpihak atau dekat ke partai tertentu. Karena dengan sikap tersebut, bangsa ini bisa terus aman karena TNI netral.

"Anak saya dua tentara. Bapak saya, paman saya, Isaya tentara. Hanya mengabdi, tidak ingin yang lain-lain. Jadi loyalitas kepada presiden. Saya bicara tidak ada yang lain-lain, saya bukan dari partai mana-mana. Saya dekat dengan semua partai, saya tidak bawa ke mana-mana," ungkap Ryamizard.

‎Tidak jelas kepada siapa pernyataan Ryamizard ini ditujukan. Hanya saja, pekan lalu, penyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu terkait dengan perintah Gatot yang mengharuskan prajuritnya untuk menonton film G-30-S/PKI. Saat itu, Gatot mengemukakan tidak ada masalah dengan perintahnya karena TNI adalah prajuritnya.

"Kalau prajurit saya itu urusan saya. Ya memang harus dipaksa. Menhan tidak punya kewenangan terhadap saya. Kendali saya hanya dari Presiden garisnya. Saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali presiden. Itu prajurit saya kok," kata Gatot pekan lalu.