RMOL. DPR RI mendorong institusi penegak hukum mengusut tuntas isu pengadaan senjata sebagaimana disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Menurut anggota Komisi III Sufmi Dasco Ahmad, pengusutan harus dilakukan dengan kepala dingin agar terlepas dari intrik politik.

"Masalah ini adalah masalah hukum, jadi kita hanya boleh memberikan penilaian berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (25/9).

Dia mengatakan, di satu sisi tidak boleh ada yang paranoid bahwa isu tersebut digoreng untuk memperburuk citra pemerintah. Pada sisi lain harus diwaspadai juga indikasi pihak-pihak yang mengadu domba antar lembaga negara. Agar masyarakat atau pihak lain tidak berspekulasi lebih jauh.

"Berdasarkan tugas dan wewenang di bidang intelijen tidak ada kepentingan BIN (Badan Intelijen Negara) untuk mengimpor senjata dengan jumlah begitu besar. Fungsi intelijen, BIN mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, sepertinya sudah jelas bahwa yang dimaksud panglima TNI bukan BIN," jelas Dasco.

Dalam acara silaturahmi bersama Purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan adanya institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia. Institusi bukan militer itu disebutnya mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Menko Polhukam Jenderal (Purn) TNI Wiranto kemudian meluruskan pernyataan tersebut. Menurutnya, pembelian senjata yang dilakukan institusi di luar TNI berjumlah 500 pucuk. Semua senjata yang dibeli itu untuk keperluan intelijen dan tidak dilakukan diam-diam.

"Jadi itu 500 pucuk, untuk kepentingan intelijen," ujar Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta sore tadi.

Wiranto menambahkan, rencana pembelian senjata tersebut juga sudah dianggarkan dalam keuangan negara (APBN). Selain itu, senjata bukan diimpor dari luar negeri melainkan produksi PT Pindad. [wah]

http://rmol.co/amp/2017/09/25/308424/BIN-Bertugas-Mengumpulkan-Info-Intelijen,-Tidak-Berwenang-Beli-Senjata-

Balikin ke undang-undang deh... Apa ada pasal yang menyatakan BIN dapat mengadakan senjata ratusan hingga ribuan unit...
Yang konfirmasi jangan di diskon ya kalo aslinya pesen 5000 unit kata BG jangan dikonfirmasi jadi di diskon 90 persen jadi 500
Sampaikan apa adanya ya