Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Divisi Hubungan Masyarkat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya tidak menemukan bukti dugaan anggotanya menerima suap dari perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis daring, Uber.

Dugaan suap tersebut, ia menambahkan, tidak ditemukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan terhadap informasi yang muncul dari laporan yang diungkap media Bloomberg.

"Sudah kami cek tapi enggak ada. Siapa yang terima duitnya? Enggak ada," kata Setyo Wasisto kepada wartawan di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/9).

Ia menuturkan, pihaknya tidak menemukan bukti Uber menyuap anggota polisi agar tetap bisa berkantor di zona bisnis. Menurut dia, kantor Uber yang tengah dipermasalahkan itu berlokasi di Plaza UOB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Setyo mengaku, telah bertemu dengan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan Kapolres Jakarta Pusat untuk mencari informasi seputar dugaan suap yang dilakukan Uber. Namun, ia menyatakan, dugaan aliran suap tersebut tidak ditemukan.

"Saya sudah ketemu Kadiv Propam dan Kapolres Jakarta Pusat, belum ada temuan signifikan. Artinya belum ketemu siapa yang terima uang," ujarnya.

Ia menambahkan, Polri masih menunggu hasil penyelidikan otoritas keamanan Amerika Serikat (AS) yang tengah menyelidiki dugaan suap tersebut.

“Makanya kami masih belum dapat informasinya, kami ingin klarifikasi bersamaan dari mereka. Supaya kami bisa klarifikasi dari sini,” ujar Setyo.

Uber diduga melakukan tindakan ilegal demi memuluskan perizinan operasional mereka di sejumlah negara Asia, salah satunya Indonesia. Laporan yang diungkap Bloomberg mencatat, Uber diduga melakukan suap ke polisi di Jakarta.

Dalam artikel tersebut, Bloomberg mendapat keterangan terkait dugaan suap tersebut dari sumber anonim. Masih dalam laporan itu, Uber disebut bermasalah dengan kepolisian Jakarta pada akhir 2016 lalu.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Uber, yakni penggunaan kantor yang dinilai tidak berada di zona bisnis. Uber kemudian mengakali permasalahan itu dengan menyuap kepolisian demi tetap bisa menggunakan lokasi tersebut sebagai basis operasional mereka.

Selain di Jakarta, perusahaan ride-hailing ini diketahui juga melakukan aksi curang demi memuluskan oeperasional di Malaysia, China, dan Korea Selatan. Di Malaysia, Uber diduga membuat kesepakatan tukar-guling dengan institusi lokal.
Lihat juga:Mempertanyakan Pemberi Izin Operasional Transportasi Daring
Pada Agustus 2016, Uber menyumbang puluhan ribu dolar AS ke Malaysian Global Innovation and Creativity Centre. Namun di saat yang bersamaan, Uber memperoleh investasi dari badan pengelola pensiun Malaysia dengan nilai US$30 juta.

Selang kurang dari setahun kemudian, pemerintah Malaysia akhirnya meloloskan peraturan yang melegalkan ride-hailing di sana.

Kasus dugaan suap ini terkuak ketika pemerintah federal AS menyelidiki aktivitas mencurigakan Uber di sejumlah negara di Asia.

Uber diperkirakan melakukan praktik ilegal di luar negeri sesuai regulasi UU Praktik Korupsi di Luar Negeri (Foreign Corrupt Practices Act). Uber dinilai makin bermasalah karena tak berinisiatif membuka kasusnya ke pemerintah.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...ber-soal-izin/