RMOL. Presiden Jokowi harus segera mengembalikan semua kekuatan bersenjata ke tugas, pokok, dan fungsi awal kelembagaan tersebut, sebelum para aparat negara ini saling baku tembak.

Begitu kata pemerhati politik nasional yang juga Direktur Strategi Indonesia, Teuku Gandawan sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (25/9).

"Dukung penuh Panglima TNI Gatot Nurmantyo menata sistem persenjataan militer dan non-militer. Aparat non-militer jangan kebablasan ingin memiliki persenjataan canggih ala Hollywood," jelasnya.

Selain itu, ia mengimbau kepada MPR dan DPR untuk segera menggelar sidang paripurna menyatakan sikap bahwa negara ini harus dijalankan dan dikelola dengan tata negara yang benar dan penuh etika. Dalam artian, semua prosedur sistem persenjataan nasional harus mengikuti UU yang berlaku.

"Hentikan semua upaya tak masuk akal dari Polri, BIN dan BNN yang ingin mempersenjatai diri melampaui kepatutan. Tidak ada perang gangster di Indonesia dan jangan merekayasa perang gangster pada masa yang akan datang," tegasnya.

Gandawan juga meminta kepada semua aparat bersenjata Republik Indonesia untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945, setia kepada negara.

"Tidak boleh ada kesetiaan kepada siapapun yang berpotensi melanggar ideologi dan konstitusi," pungkasnya. [ian]

http://m.rmol.co/read/2017/09/26/308547/Hentikan-Upaya-Polri,-BIN,-Dan-BNN-Mempersenjatai-Diri-

Alasan ABRI melepas dwi fungsi dan kembali ke barak adalah untuk kembalikan fungsi militer menjaga keamanan dari ancaman luar. sedangkan ketertiban sipil diurus polisi. lucu juga kalo aparatur sipil pake senjata pemusnah tank dan pesawat. emang rakyat dianggap musuh dalam selimut gitu?