- Beranda
- Beritagar.id
Menkopolhukam tepis kabar penyelundupan 5.000 senjata
...
TS
BeritagarID
Menkopolhukam tepis kabar penyelundupan 5.000 senjata
Menkopolhukam Wiranto.
Sabtu (23/9/2017), netizen dibuat ramai oleh kabar dugaan penyelundupan 5.000 pucuk senjata api ilegal ke Indonesia.
Kabar itu berawal dari akun Twitter milik Radio Elshinta menuliskan bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, menyebut ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mendatangkan 5.000 pucuk senjata api secara ilegal.
Apa yang disebut Elshinta tersebut juga dikuatkan oleh sejumlah rekaman suara Gatot Nurmantyo oleh sejumlah media yang turut hadir dalam acara silaturahmi TNI dengan Purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Sabtu pagi.
"Tidak semua TNI memang bersih. Jujur saya katakan, ada yang punya keinginan dengan cara amoral untuk mengambil jabatan. Dan saya berjanji, mereka akan saya buat merintih. Tidak hanya menangis, biarpun itu jenderal," sebut Gatot dalam BBC Indonesia.
Gatot mengklaim informasi tersebut sahih. Namun, dirinya menolak untuk membeberkan lebih jauh kabar tersebut.
"Data intelijen kami akurat," begitu lanjutnya.
Akun Twitter yang diyakini milik TNI AU, @_TNIAU, menambah keramaian dengan mengeluarkan sebuah kicauan (kini sudah dihapus), "5 ribu pucuk itu banyak lho, gimana cara "ngumpetinnya"? Dan apakah pernyataan Panglima ini memang benar? Krn dari @Puspen_TNI blm ada ket".
Kicauan itu memantik beragam tanya netizen. Ada yang meragukan kredibilitas admin @_TNIAU karena tidak tahu apa yang disampaikan panglimanya sendiri, tak sedikit juga mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan nasional.
Masyarakat menjadi begitu yakin. Sebab, Gatot tak sembarang berucap.
Pada acara itu, turut hadir Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Tri Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, Jenderal TNI (Purn) Endiarto Sutarto, Purnawirawan TNI Laksamana Agus Suhartono, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, serta para petinggi TNI lainnya.
Di luar ranah media sosial, banyak juga pihak yang kemudian meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan terkait hal ini.
Namun, ada juga yang meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menanggapi isu ini.
"Sebelum ada keterangan jelas dari Panglima TNI soal institusi mana yang pernah berencana mengimpor senjata ilegal, baiknya kita semua tidak berasumsi," sebut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dalam Metrotvnews.com, Minggu (24/9/2017).
Dasco juga meminta masyarakat sebaiknya tidak memberikan penilaian yang tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum, sebab rentan dengan jebakan intrik politik.
Bila sudah terjebak, maka isu ini bisa meluas untuk memperburuk citra pemerintah.
Menkopolhukam Wiranto akhirnya angkat bicara soal keriuhan ini. Dalam lansiran detikcom, Wiranto tak menolak adanya permintaan pucuk senjata dalam jumlah besar, namun bukan 5.000 melainkan 500.
Pembelian 500 senjata itu juga diperuntukkan untuk pendidikan intelijen yang dikelola Badan Intelijen Nasional (BIN) melalui PINDAD dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wiranto kemudian menyebut persoalan ini sebagai "komunikasi yang belum tuntas" antara Panglima TNI dengan institusi terkait lainnya.
"Dan menjadi tanggung jawab saya untuk menjelaskan, supaya tidak ada spekulasi," sambungnya.
Selain itu, pengadaan senjata itu juga tidak memerlukan izin Panglima TNI atau Presiden Jokowi, cukup hanya melalui Mabes Polri saja.
Wiranto melanjutkan, pengadaan senjata ini bukan karena akan ada aksi-aksi yang mengganggu stabilitas atau keamanan nasional.
"Ada yang mengatakan, jangan-jangan ini ada kekuatan lain yang ingin melakukan pemberontakan? Tidak. Tidak ada," tegas Wiranto.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta kepada seluruh otoritas penegak hukum di Indonesia untuk lebih berhati-hati ketika menyampaikan sebuah informasi secara luas ke masyarakat.
Bila menerima sebuah informasi, sebaiknya dikoordinasikan lebih dulu dengan instansi terkait lainnya, bila perlu langsung kepada Presiden.
"Ke depan harus lebih berhati-hati dalam merilis berita sensitif, terlebih lagi yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara," sebutnya.
Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...0-pucuk-senjat
---
Baca juga dari kategori BERITA :
- Letupan hoax saat Gunung Agung belum meletus
- Gempa susulan Meksiko picu kemunculan abu vulkanik
- Penerbangan dari dan ke Bali masih normal
anasabila memberi reputasi
1
11.3K
84
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Beritagar.id
13.4KThread•820Anggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya