Sejumlah organisasi masyarakat yang dimotori Forum Umat Islam menyambangi Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk mengadu terkait aksi yang berujung kericuhan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, akhir pekan lalu.

Wakil Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam (FPI) Jafar Shodiq mengatakan, ada sejumlah kejanggalan dari peristiwa itu seperti pembiaran kegiatan yang diklaim terkait PKI di dalam LBH.

"Kami dari umat Islam seyogyanya mencurigai keterlibatan LBH atas nama kemanusiaan dijadikan alat untuk memecah belah. Kami minta DPR mengawal konstitusi undang-undang tentang larangan PKI,"kata Jafar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/9).

Menurut Jafar, kegiatan yang terjadi di LBH bukan kali pertama terjadi. Dia menuding bahwa ada upaya melindungi kelompok yang justru memfasilitasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

"Justru orang yang setia pada Pancasila sekarang yang diserang. Orang yang inikan Pancasila justru dilindungi," kata dia.

Sementara itu, Ketua Presidium 212 Slamet Maarif mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan bukti berupa foto dan video terkait kegiatan di LBH yang diklaim berkaitan dengan PKI.

"Kami akan jadikan sebagai alat bukti kepada DPR untuk dijadikan tindaklanjut. Paling lambat besok diantar ke pimpinan DPR," kata Maarif.

Maarif mengklaim, bukti tersebut terkait pemutaran lagu genjer-genjer dan juga rekaman pembicara yang mengajak kebangkitan kembali paham komunisme.

Tak hanya itu, Maarif menuding Kepolisian tidak netral dalam menangani peristiwa di LBH yang terjadi Minggu malam Senin dini hari tersebut. Sebab, kegiatan yang di LBH disebut tidak memiliki izin.

"Yang kami lihat, (Kepolisian) melindungi LBH dari pada melindungi yang ingin membubarkan PKI," katanya.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon meminta agar sejumlah ormas tersebut melengkapi bukti terkait kegiatan di LBH tersebut yang kemudian menjurus pada kericuhan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berjanji meneruskan aspirasi yang dibawa, terutama terkait Tap MPRS 25/1966 tentang larangan PKI.

"Jadi saya meminta agar ini di dudukan persoalannya jangan sampai soal ini berulang, dan terkait dengan masalah komunisme saya kira hukum kita sudah jelas tidak bisa ditawar lagi," kata Fadli.