Pembangunan sejumlah rusun di Jakarta pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, kerap bermasalah. Salah satunya, pembangunan rusun Marunda, Jakarta Utara. Berbagai kalangan kerap menyuarakan adanya pengusutan terhadap pembangunan tersebut hingga proses lelang tender ulang.

Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chairudin menegaskan bahwa jika sudah dilantik nanti, bernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno agar membatalkan dan melelang ulang pembangunan rusun Nagrak tower 1-5. Serta,  melakukan audit investigasi atas hasil pembangunan rusun yang dilakukan oleh PT TEP.

Selain itu, OJK juga harus berani bersikap atas keanehan peningkatan 'biding IPO' berkode TOPS. “Terlambatnya pemanfaatan kenyamanan fasilitas bangunan rusun yang dibiayai APBD tersebut diduga disebabkan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara sistematis oleh oknum dinas perumahan, oknum BPBJ, maupun pihak kontraktor,”kata Agus Chairudin di Jakarta, Kamis (21/9/2017).

Menurutnya, dugaan adanya KKN itu berdasarkan temuan dokumen-dokumen dan fakta dilapangan bahwa PT  TEP yang belum lama melakukan IPO berkode TOPS, gagal melaksanakan kewajiban penyelesaian pembangunan rusun KS Tubun yang dalam kontrak harus diselesaikan Desember 2016.  

“Sampai sekarang belum juga sempurna diselesaikan berdasarkan RKAP Kontrak dan spek bahan tidak sesuai dokumen-dokumen RKAP. Selain itu, dengan kedalaman pondasi bangunan tak sesuai SLF dan IMB," ungkapnya di Jakarta, Kamis (21/9/2017).

Tidak profesionalnya PT TEP menurutnya, semakin dimanjakan oleh oknum-oknum Dinas Perumahan dan BPBJ. Dibuktikan dengan keikutsertaan PT TEP sebagai pemenang pada lelang pembangunan rusun Nagrak Tower 1-5.

"Bagaimana mungkin Dinas Perumahan masih menjaga dan mempercayakan pembangunan rusun kepada perusahaan yang tidak Profesional kinerjanya?" ujarnya mempertanyakan.

Tender Ulang

Disisi lain, Koordinator Relawan Anies-Sandi Untuk Jakarta, Muhkidin, menegaskan bahwa jika sudah dilantik nanti, Anies-Sandi tetap harus diawasi dalam menjalankan tugasnya. Utamanya, dalam menjalankan lelang rumah susun DKI.

"Sebab selama pemerintahan Ahok- Djarot ada keanehan dengan banyaknya lelang pembangunan rusun dimenangkan oleh PT TEP selama ini," katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

PT TEP, kata dia, baru saja melakukan IPO di bursa saham. PT itu pun menggunakan kemenangannya dalam tender pembangunan Rusun Nagrak-Marunda, tower 1 sampai 5.

Namun kata dia, dalam prospektus IPOnya dan dalam penjualan sahamnya yang berkode TOPS, harga saham PT TEP mengalami kenaikan yang tidak wajar. "OJK pun sedang mengawasi," tandasnya.

Untuk itu, katanya, jika nanti berkuasa, Anies-Sandi harus melakukan tender ulang atas pembangunan Proyek Tower Rusun 1 sampai 5 yang sudah dimenangkan oleh perusahaan tersebut.

"Dalam prospectus TOPS juga dicatatkan tentang kemenangan tender PT TEP untuk proyek tower 1-5 Rusun Nagrak Jakarta Utara yang sangat mungkin bisa dibatalkan oleh Gubernur Anies Baswedan Jika ditemukan ketidak beresan dalam proses tendernya," bebernya.

"Perusahaan ini pernah memenangi tender Rusun K.S. Tubun pada 2016. Proyek itu seharusnya sudah selesai pada Desember 2016, tapi hingga kini belum kelar," lanjutnya.

Dikatakannya, bahwa Anies -Sandi yang bulan Oktober akan dilantik harus memprioritaskan untuk melakukan audit tender rumah susun di era Ahok-Djarot.

"Karena ditenggarai ada ketidakberesan seperti beberapa proyek Rusun yang dikerjakan oleh PT Totalindo Eka Persada Hasilnya terlambat pembangunannya dan bahan bangunannya tidak bermutu," jelasnya.

Pengawasan Lemah

Anggota Komisi D DPRD DKI, Bestari Barus, mengungkapkan, Gubernur DKI saat itu, Ahok, sempat menargetkan pembangunan 45.000 unit hingga akhir masa jabatannya pada 2017. Namun, kata Bestari, realisasinya jauh dari target.

"Seharusnya tidak minta anggaran dulu baru membebaskan lahan, tetapi memastikan sejak awal dan mengajukan anggaran sesuai kebutuhan di tahun ini," ujarnya di Jakarta, Kamis (21/9/2017).

‎Ia menilai, perencanaan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (DPGP)‎ sangat lemah. Padahal, tambahan rusun diharapkan dapat mendukung normalisasi dan revitalisasi kawasan.

"Jika perencanaan dan perhitungannya cermat, dana Rp1,8 triliun untuk membangun rusun tak akan sia-sia karena tak terserap hingga akhir tahun," katanya.

Dari jumlah itu, realisasi penyerapan diperkirakan hanya Rp600 miliar. “DPGP  harus lebih cermat sebelum membebaskan lahan,” kata anggota Komisi D dari Fraksi Partai Nasdem ini.

http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2017/09/22/87317/0/18/Pembangunan-Rusun-Era-Ahok-Bermasalah-Anies-Sandi-Harus-Tender-Ulang

Coba kita tunggu hasilnya