KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Setelah dituding menjadi dalang pengepungan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein justru mengeluarkan pernyataan kontroversial. Dia justru menuding acara yang digelar YLBHI saat pengepungan terjadi berlatar belakang Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dia mengaku, dapat informasi acara yang digelar YLBHI guna mendesak pemerintah mencabut TAP MPRS Nomor 26/1966 tentang Pembubaran PKI.

“Jadi mereka ingin mengatakan bahwa mereka enggak salah, jadi TAP MPRS yang melarang partainya hidup minta cabut, jadi mau bangkit,” ujar Kivlan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (18/9/2017).

Maka dari itu dia berharap ada tindakan nyata dari pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan pernyataan TAP MPRS itu bersifat absolut.

“Pemerintah harus tegas bahwa Tap MPRS tidak akan dicabut, UU tentang Keamanan Negara dan partai PKI dan ajaran-ajarannya jangan dicabut,” lanjutnya.

Ketegasan itu, ujar dia, perlu diungkapkan demi menjaga stabilitas keamanan. Apalagi ada informasi sudah terbentuk kepengurusan PKI.

Maka sudah ada kemungkinan suatu saat komunisme bisa bangkit di Indonesia. Oleh sebab itu perlu ada ketegasan dari pemerintah mengungkapkan tidak akan mencabut Tap MPRS ini.

“Sekarang kantor mereka siluman (tidak diketahui) tapi kalau Tap MPRS dicabut mereka sudah siap akan pasang plang. Jadi bangsa Indonesia harus tetap waspada jangan sampai PKI ini hidup lagi,” tegas dia.

Diketahui, ratusan massa menggeruduk kantor LBH, di Jakarta Pusat, Minggu kemarin, saat mereka menggelar acara #AsikAsikAksi. Sembari menggruduk massa juga meneriakkan acara tersebut harus dibubarkan karena terkait komunis dan PKI.

Namun informasi tersebut dibantah oleh Ketua LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa. Dia menganggap aksi pengepungan karena massa termakan stigma dan tuduhan-tuduhan tidak berdasar, sehingga mereka melempari dengan batu dan melakukan provokasi-provokasi ke kantor LBH.