Wacana pengenaan biaya isi ulang ( top up) uang elektronik mulai mengemuka di masyarakat dengan berbagai pandangan.

Pengenaan biaya ini sejalan dengan penerapan transaksi pembayaran nontunai di seluruh gerbang tol di Indonesia bulan depan.

Beberapa pihak memandang pengenaan biaya top up bakal memberatkan masyarakat. Akan tetapi, pihak perbankan mengakui biaya tersebut tidak memberatkan.



"Biaya tidak membebankan karena wacananya dalam fixed, jika top up Rp 10.000 atau Rp 1 juta akan sama," kata Direktur PT Bank Central Asia Tbk Santoso melalui pesan singkat akhir pekan lalu.


Santoso menjelaskan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik.

Apabila masyarakat satu kali melakukan top up, maka saldo dapat digunakan untuk berbagai keperluan selain tol, seperti misalnya transportasi publik maupun belanja di merchant (toko).

Dalam bertransaksi dengan uang elektronik, nasabah tidak akan dikenakan biaya setiap kali transaksi.

Santoso mengungkapkan, hal yang penting adalah harus mengedukasi masyarakat bahwa sistem pembayaran membutuhkan upaya semua pihak, termasuk masyarakat.




Pasalnya, dengan adanya uang elektronik, transaksi akan lebih mudah dan cepat.

Namun Santoso tidak merinci berapa besaran biaya top up yang fleksibel itu. "Yang pasti biaya top up akan lebih kecil daripada uang parkir," ujar Santoso.

Ia mengaku tidak bisa menjelaskan secara terperinci mengenai besaran biaya top up lantaran merupakan ranah Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas sistem pembayaran.

Bank sentral pun kini tengah menggodok aturan mengenai hal itu dan dikabarkan sudah mencapai tahap finalisasi.



Menurut Santoso, biaya top up tersebut sepenuhnya akan digunakan bank untuk menutupi biaya-biaya operasional. Dengan begitu, layanan pembayaran nontunai dapat dipertahankan.


"Mungkin yang penting spiritnya. Gerakan Non-Tunai adalah kegiatan positif karena semua pihak diuntungkan. Jadi untuk mendorong keuntungan yang lebih baik di masyarakat modern maka kita bersama dan kita bersama-sama juga mengambil konsekuensinya," jelas Santoso.





Tidak Fair

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) mengkritisi rencana Bank Indonesia (BI) untuk membebaskan perbankan menarik biaya tambahan untuk top up uang elektronik.



Padahal, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menganggap sistem non-tunai dilakukan demi efisiensi dan keamanan dalam bertransaksi.

"Namun, menjadi kontra-produktif jika BI justru mengeluarkan peraturan bahwa konsumen dikenakan biaya top up pada setiap uang elektroniknya. Secara filosofis apa yang dilakukan BI justru bertentangan dengan upaya mewujudkan cashless society tersebut," kata Tulus, Minggu (17/9/2017).

Tulus menjelaskan, tanpa biaya tambahan, perbankan sudah diuntungkan melalui penerapan transaksi non-tunai.

Sebab, lanjut dia, perbankan akan menerima uang di muka, sementara transaksi atau pembelian belum dilakukan konsumen.

(Baca: Jangan Lupa, Mulai 31 Oktober Bayar Tol Pakai Uang Elektronik)

Dengan demikian, Tulus memandang tidak fair rencana penerapan biaya tambahan untuk top up uang elektronik.