Banyaknya kepala daerah yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini disorot Ketua Komisi III DPR RI.

Menurut Bambang Soesatyo, hal itu makin mencerminkan kegagalan KPK dalam sistem pencegahan korupsi.

Sebab, pemberantasan korupsi yang kini hanya terfokus pada penindakan, tidak akan mereduksi praktik korupsi, baik sekarang maupun yang akan datang.

Malah, politisi Golkar itu juga menyoroti mengenai dana besar yang dikeluarkan negara untuk menggaji para penyidik, pimpinan dan pegawai KPK selama ini.

“Termasuk biaya operasional, tunjangan, fasilitas sarana dan prasarananya serta kewenangan yang luar biasa dibandingkan dengan dua institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/9).

Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu menuturkan, semua itu tak sebanding dengan kinerja KPK yang menggelar OTT-OTT saja sebagai festivalisasi pemberantasan korupsi.

“Padahal ongkos OTT itu murah. Sehingga ada kesan bahwa KPK hanya mau gampangnya saja karena hanya melakukan tindakan atau operasi murah meriah,” sebutnya.

ia juga menyebut, OTT yang dilakukan KPK itu itu tidak akan akan memberi efek jera yg signifikan.

Hal itu terlihat dalam data selama 15 tahun KPK berdiri dimana praktik-praktik koruptif semakin marak hampir di semua lini kehidupan bangsa ini.

Seharusnya, lanjutnya, KPK kini perlu memberi prioritas pada sistem pencegahan korupsi agar praktik-pratik ini tidak lagi ada.

Sementara untuk penindakan, KPK cukup menindak kasus-kasus korupsi besar yang tidak bisa diselesaikan atau dipecahkan di Kepolisian maupun di Kejaksaan.

“Kalau hanya mengandalkan OTT saja, ya kasihan negara ini. Ibarat menembak nyamuk pakai meriam,” tutupnya.


Sumber: http://pojoksatu.id/news/berita-nasi...ott-kpk-gagal/