Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut bahwa Pemerintah Indonesia saat ini sedang kekurangan uang karena besarnya utang yang ditanggung. Nilai utang Pemerintah sampai akhir Juli 2017 telah mencapai angka Rp 3.779,98 triliun. Jumlah itu naik Rp 73,47 triliun dari bulan Mei sebelumnya yang sebesar Rp 3.706,52 triliun.

"Terus terang saja, negara kita saat ini dalam kondisi kekurangan uang, karena kita utang terus," kata Prabowo saat hadir dalam Aksi Bela Rohingnya, di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017). Menurut Prabowo, uang yang dipinjam Pemerintah tersebut banyak digunakan untuk biaya rutin seperti gaji PNS

ataupun membayar bunga utang. "Kita pinjam uang untuk bayar biaya rutin," kata Prabowo.

Prabowo menyebut, dirinya tidak heran dengan kebijakan berutang Pemerintah tersebut. Sebab kata dia, Pemerintah gagal menjaga aset kekayaan negara. "Harus kita akui, kekayaan kita bocor. Kita tidak bisa menjaga kekayaan kita sendiri," ungkap dia.

"Enggak usah jauh-jauh, lihat saja gedung sepanjang jalan Thamrin. Kalau bukan milik pemerintah, semua enggak jelas milik siapa? Belum pernah masuk gedung-gedung itu kah?," ucapnya.

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, nilai utang Indonesia didominasi surat berharga negara (SBN) sebesar 80,6 persen atau Rp 3.045 triliun. Sementara itu 19,4 persen sisanya atau Rp 734,98 triliun berupa penarikan pinjaman.

Kenaikan utang berasal dari penerbitan SBN neto mencapai Rp 65,50 triliun. Lalu, penarikan pinjaman neto mencapai Rp 7,96 triliun. Tetapi tambahan pembiayaan utang tersebut memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial.

Dengan menggunakan asumsi PDB dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 13.613 triliun maka rasio total outstanding utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Juli 2017 adalah sebesar 27,77 persen dari PDB.

Angka itu masih lebih rendah dibanding dengan rasio utang Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Brazil, dan India serta negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang di atas 40 persen.

Rasio utang pemerintah juga masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebesar 60 persen dari PDB. Dan masih lebih rendah dibandingkan target pemerintah hingga akhir tahun yang sebesar 28,9 persen dari PDB.
PDB = Payah Dia Bocor lagi -

Mungkin begini kali ya biar ga bocor