KBA.ONE, Jakarta - Direktur Komersial dan Operasi Produksi Film Negara atau PFN, Elprisdat M Zen mengakui film G 30 S PKI dibuat dari sudut pandang versi pemerintah orde baru. Namun, kata Elprisdat, tidak akan ada masalah kalau cuma menayangkan film ini sebagai sebuah tontonan.

"Kan bukan berarti kita sedang mengklaim kebenaran," ujarnya, Kamis, 14 September 2017. Justru dengan adanya film itu, kata dia, akan muncul kristalisasi sudut mana yang benar.

Film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI diproduksi PFN pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Film yang dibuat pada 1984 itu disutradarai oleh Arifin C Noer dan mengisahkan PKI melakukan kudeta pada 30 September 1965. Di dalam film ini diperlihatkan upaya tentara menumpas PKI.

Pada masa Soeharto menjadi presiden, anak-anak sekolah diwajibkan menonton film itu dan ditayangkan di TVRI. Namun, sejak era reformasi film layar lebar yang rutin diputar TVRI saban akhir September itu tak lagi ditayangkan.

Menurut Elprisdat, film bisa dijadikan sesuatu untuk mengukur isu. Dia juga mengatakan film dapat membandingkan apa yang terjadi di masa lalu dan sekarang. "Kan kita tidak bisa menegasikan yang lama pasti buruk, yang baru pasti baik."

Saat ini terdapat beberapa film serupa selain film versi orde baru. Film-film itu, kata Elprisdat, dapat dijadikan sebagai pembanding. Versi lain itu dinilainya baik untuk menuntaskan permasalahan dan tercipta diskusi. "Dari pada kita taruh di underground, enggak di-clear-kan."

Sebelumnya, sebuah pesan berantai tentang surat edaran ajakan menyaksikan film G 30 S beredar dari grup WhatsApp. Surat ditujukan kepada para kepala penerangan TNI Angkatan Darat dan ditembuskan ke Kepala Dinas Penerangan AD serta Kepala Subdinas Dispenad. "Menjelang 1 Okt 2017, sebagai pendahuluan di informasikan bahwa Seluruh jajaran TNI AD akan mendapatkan perintah mengajak masyarakat utk menyaksikan film sejarah G 30 S / PKI," bunyi awal dalam pesan berantai itu.

Sehubungan dengan rencana tersebut, setiap kepala penerangan TNI AD diminta menyiapkan tempat untuk penayangan film. Mereka juga diminta menyiapkan sarana yang diperlukan seperti televisi, layar proyektor, komputer, meja-kursi, sound system, tikar, dan tenda.

Dalam pesan berantai tersebut, personel Angkatan Darat diminta menyosialisasi rencana pemutaran film 'G 30 S' agar jumlah penonton bisa maksimal. Mereka juga diminta mengajak masyarakat sekitar menonton film tersebut. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Alfret Denny Tuejeh membenarkan isi pesan berantai tersebut memang dari instasinya. "Iya betul," ujar Alfret, Jumat.

Selain itu, Jumat kemarin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyetujui diputarnya kembali film tersebut. Tjahjo mengatakan masyarakat dan generasi muda saat ini perlu tahu sejarah G 30 S. "Namanya sejarah, agar masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa pernah ada gerakan kudeta," ujar Tjahjo.

Ia tak masalah jika film diputar di layar-layar kaca televisi nasional. "Putar saja di stasiun televisi. Menurut saya, tidak masalah," ujar politisi senior PDI Perjuangan tersebut.

Tjahjo juga membantah kabar yang menyebut dirinya melarang pemutaran film dokudrama propaganda Indonesia tersebut. "Saya tidak pernah buat pernyataan tersebut. Saya akan kejar yang membuat fitnah pernyataan saya."

Sejarawan Bonnie Triyana menilai film tersebut bukan film sejarah. Sebab sejumlah adegan dalam film tak sesuai fakta sejarah. "Di beberapa adegan tidak faktual. Ada beberapa ketidaksesuaian peristiwa sejarah," ujar Bonnie, Jumat malam.

Bonnie mencontohkan adegan yang dianggap tak faktual antara lain adegan tujuh jenderal yang disika di Lubang Buaya. Film itu menggambarkan penyiksaan oleh Gerwani. Namun hasil visum yang dilakukan tim dokter menunjukkan tidak ada penyiksaan berupa pencungkilan mata, penyiletan, hingga pemotongan alat kelamin.

Tim visum terdiri dari dr. Lim Joe Thay, dr. Brigjen Roebiono Kertopati (perwira tinggi yang diperbantukan di RSP Angkatan Darat), dr. Kolonel Frans Pattiasina (perwira kesehatan RSP Angkatan Darat), dr. Sutomo Tjokronegoro (ahli Ilmu Urai Sakit Dalam dan ahli Kedokteran Kehakiman dan profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), dan dr. Liau Yan Siang (lektor dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman FK UI)

Indonesianis dari Cornell University, Benedict Anderson, mengungkapkan hasil visum ini dalam artikelnya, How did the General Dies? di jurnal Indonesia edisi April 1987. Merujuk hasil visum, enam jenderal tewas karena luka tembak, dan Jenderal MT Haryono tewas karena luka tusukan senjata tajam. "Itu film propaganda orde baru, bukan film sejarah," ujar Bonnie.

Daripada memutar film tersebut, ia menyarankan dibuat film baru yang benar-benar otentik nilai kesejarahannya. Untuk menggarap hal itu perlu diskusi dengan para ahli agar tidak terjebak menjadi indoktrinasi atau alat propaganda. "Sebaiknya film sejarah didiskusikan bukan diberikan sebagai doktrin. Film, siapapun boleh membuatnya, yang penting diskusi, bukan main paksa nonton seperti propaganda dan doktrin."

Selanjutnya di www.kba.one