TEMPO.CO, Jakarta - Pesan teks dan foto pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan viral melalui aplikasi perpesanan sejak Rabu lalu, 14 September 2017. Pesan teks menyatakan bahwa dalam pertemuan pada 5 September 2017 di Jalan Tirtayasa VII Jakarta Selatan itu Lukas diminta menandatangani 16 poin perjanjian yang disodorkan Budi Gunawan.

Poin-pon perjanjian berisi di antaranya janji bersetia kepada NKRI, Pancasila, kebhinnekaan sebagai sikap berbangsa dan bernegara. Namun, Lukas mempertanyakan poin terakhir, yakni janji memenangkan Jokowi dan PDIP pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019. Gubernur Lukas mempertanyakan hal itu karena dianggap tidak wajar. Lukas adalah Ketua Partai Demokrat Papua.

Pesan teks yang beredar tertulis bahwa Budi Gunawan 'atas petunjuk Presiden' meminta Lukas berpasangan dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw dalam pemilihan umum kepala daerah 2018. Lukas terpaksa menandatangani kertas dalam map yang disodorkan Budi Gunawan.

Sekitar 25 menit kemudian Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin, bergabung dengan mereka. 15 belas menit berikutnya, bergabung pula Paulus Waterpauw. Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Ari Dono Sukmanto, Wakil Kepala Bareskrim Brigadir Jenderal Antam Novambar.

Sebelumnya, Lukas dipanggil Mabes Polri sehubungan dengan dugaan korupsi anggaran Propinsi Pemerintah Papua 2013-2016 pada Senin, 4 September 2017.

Lukas mengakui ada pertemuan itu melalui rilis yang juga viral dalam perpesanan. Namun, ia membantah pertemuan itu bertujuan khusus memasangkan Lukas dengan Paulus. “Pertemuan tersebut semata-mata agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua.” Ia menyampaikannya melalui rilis, Jumat, 15 September 2017.

Lukas memastikan pertemuan dengan Tito, Budi, dan lainnya itu bukan membahas rencana pencalonannya pada pemilihan gubernur Papua. “Banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN.” Lukas membantah dalam rilisnya. Di antaranya mengenai kejadian pasca pilkada serentak 2017. Beberapa wilayah Papua menggelar pemilihan kepala daerah.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | ENDRI KURNIAWATI

Tempo

Apapun itu sebaiknya aparat ya harus netral, jangan ikut bermain politik terlalu dalam.