Seleksi Menteri, Jokowi Dinilai Terlalu Senyap
SENIN, 13 OKTOBER 2014 | 07:26 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril meminta presiden terpilih Joko Widodo transparan dalam proses seleksi menteri pada kabinetnya. Menurut dia, langkah Jokowi yang tak kunjung mengumumkan kandidat calon menterinya dinilai mengalami kemunduran bila dibandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“SBY dulu berani memanggil calon menterinya untuk fit and proper test. Ini Jokowi tenang-tenang saja,” kata Oce ketika dihubungi, Ahad, 12 Oktober 2014. Seharusnya, ujar dia, dalam proses seleksi menteri, Jokowi melibatkan masyarakat. Dia mengatakan proses pemilihan menteri harus sesuai dengan standar tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. (Baca: Mega: Emangnya Saya Ngurusin Kabinet)

Bila tak transparan, Oce menilai Jokowi seperti Presiden Soeharto, yang dalam proses seleksi menterinya sangat senyap. Menurut dia, sikap merahasiakan nama-nama kandidat menteri justru akan menimbulkan berbagai macam kecurigaan dari masyarakat. “Bisa jadi politik transaksinya masih tarik-menarik,” katanya.

Menurut dia, dampak negatif lainnya bila Jokowi terlanjur merilis nama menteri dan ternyata memiliki rekam jejak buruk adalah tidak bisa ditarik kembali. “Ini akan menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi ke depan,” ujarnya. (Baca: Golkar Puji Komposisi Kabinet Jokowi-JK)

Karena itu, Oce menyarankan Jokowi segera membuka kandidat calon yang akan mengisi kursi menteri koordinator dan menteri negara bila ingin didukung penuh oleh rakyat. “Paling tidak kita bisa mencegah. Dengan membuka daftar menteri, orang-orang yang tidak layak bisa tersisih di awal,” tuturnya.

Dia pun membandingkan dengan proses seleksi calon pimpinan KPK yang kandidat sekaligus rekam jejaknya sudah diumumkan ke publik. Padahal nama-nama calon pimpinan KPK itu baru akan diserahkan presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk fit and proper test pada bulan depan. “Pola-pola seperti ini yang harus ditiru Jokowi,” kata Oce.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...Terlalu-Senyap




'Menteri Idol' Kabinet Jokowi-JK
Senin, 28/07/2014 11:14 WIB

Jakarta - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purnawirawan) Chappy Hakim tersenyum saat diberi tahu anaknya bahwa namanya masuk kandidat menteri dalam kuesioner rancangan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Saya menganggapnya tidak serius. Saya tahu dirilah,” kata Chappy dalam fokus majalah detik edisi 139.

Dalam kuesioner bertajuk Kabinet Alternatif Usulan Rakyat itu, nama Chappy masuk daftar urutan nomor satu calon Menteri Perhubungan. Selain Chappy, tertera nama Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit, disusul Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan.

Chappy akan menolak bila pasangan Jokowi-JK serius memintanya masuk kabinet. Alasannya, Jokowi adalah pemimpin muda yang gesit, sehingga menteri-menterinya pun harus setipe. “Saya sudah tua bangka,” ujar Chappy bercanda sambil menambahkan siap membantu Jokowi, tapi sebagai penasihat saja.

Tulisan selengkapnya bisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 139, 28 Juli 2014). Edisi ini mengupas tuntas “Presiden 007”. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik, seperti rubrik Nasional “Sporadis Baiat ISIS”, Internasional “Strelkov, ‘Si Penembak dari Moskow’”, Ekonomi “Pantura Digerus Kali Comal”, Gaya Hidup “Lebaran di Perantauan”, rubrik Seni Hiburan dan review Film “Bajaj Bajuri”, serta masih banyak artikel menarik lainnya.
http://news.detik.com/read/2014/07/2...inet-jokowi-jk


Kwik : PDIP Partai Paling Korup, Banyak Koruptornya

UntitledBugisPos — Mantan Ketua Litbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kwik Kian Gie menyatakan tidak merasa heran atas keterlibatan 19 anggota Fraksi PDIP periode 2004-2009 yang disebut-sebut menerima travel cek mencapai Rp 9,8 miliar dalam pemilihan Dewan Gubernur BI Miranda Gultom. Alasannya, PDIP adalah partai paling korupsi yang banyak koruptornya.

“Kalau saya ditanya, apakah heran atau tidak. Saya jawab tidak heran karena banyak koruptor di PDIP,” kata Kwik di Jakarta, Senin (15/3/2010).

Diungkapkan, indikatornya sangat mudah, yaitu mobil para anggota DPR dari PDIP sangat mewah. “Saya kenal mereka. Waktu tahun 1998, betapa miskin mereka. Sekarang kok mobil mereka mewah-mewah,” kata Kwik.

“Kalau saya ditanya, apakah heran atau tidak. Saya jawab tidak heran karena banyak koruptor di PDIP,” kata Kwik …

Dijelaskan, saat dirinya menjabat Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) diminta untuk memberikan paparan tentang korupsi. Lalu peserta bertanya, apakah partai politik tidak korupsi.

“Saya menjawab, partai yang paling korupsi adalah partai saya, PDIP,” kata Kwik.

Terkait soal pilihan Anggota DPR dari fraksi PDIP terhadap Miranda Gultom sebagai calon Gubernur BI tersebut, Kwik mengungkapkan bahwa pemilihan tersebut atas perintah dari Ketua Umum PDIP, Megawari Soekarnoputri.

“Perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang mesti menggolkan Miranda saat berhadapan dengan Burhanuddin Abdullah saat pemilihan calon Gubernur BI,” kata Kwik.

Oleh karena sudah ada sinyal dari Megawati, maka anggota DPR dari PDIP memberikan suaranya untuk memilih Miranda Gultom.

“Tapi tentunya tidak gratis begitu saja,” tandas mantan Menteri Koordinator Perekonomian ini.

“Saya menjawab, partai yang paling korupsi adalah partai saya, PDIP,” kata Kwik

Dijelaskan, sewaktu pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang waktu itu tiga nama bersaing yakni Burnahunddin Abdullah, Miranda Gultom dan Cyrilus Harinowo.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 19 politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut menerima suap dalam proses pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom.

Total uang suap yang diterima 19 politisi PDIP itu mencapai Rp 9,8 miliar. Informasi ini terungkap dalam sidang dengan terdakwa anggota Komisi VI DPR dari FPDIP, Dudhie Makmun Murod di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/3/2010). Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan, uang suap itu diberikan agar para politisi menjatuhkan pilihan kepada Miranda.

Atas perbuatan itu, terdakwa Dudhie Makmun Murod diancam pidana sesuai Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) butir b Undang-Undang No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

…Total uang suap yang diterima 19 politisi PDIP itu mencapai Rp 9,8 miliar. Informasi ini terungkap di Pengadilan Tipikor, Jakarta…

Nama-nama politisi PDIP yang masuk daftar jaksa, beserta uang suap yang diterimanya:

• Panda Nababan menerima uang terbesar (Rp1,45 miliar)
  
• Williem M Tutuarima (Rp500 juta)
  
• Sutanto Pranoto (Rp600 juta)
  
• Agus Chondro Prayitno (Rp500 juta)
  
• M Iqbal (Rp500 juta)
  
• Budhiningsih (Rp500 juta)
  
• Poltak Sitorus (Rp500 juta)
  
• Aberson M Sihaloho (Rp500 juta)
  
• Rusman Lumban Toruan (Rp500 juta)
  
• Max Moein (Rp500 juta)
  
• JeffeyTongas Lumban Batu (Rp500 juta)
  
• Matheos Pormes (Rp350 juta)
  
• Engelina A Pattiasina (Rp500 juta)
  
• Suratal HW (Rp500 juta)
  
• Ni Luh Mariani Tirtasari (Rp500 juta)
  
• Soewarno (Rp500 juta)
  
• Emir Moeis (Rp200 juta)
  
• Sukarjo (Rp200 juta).
  

Anehnya, Ketua Umum DPP PDIPMegawati Soekarnoputri, menyatakan tidak akan ikut campur dengan kasus hukum yang menimpa politisinya, karena korupsi itu tanggung jawab masing-masing, bukan partai.

19 politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut menerima suap dalam proses pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom. Ketua Umum DPP PDIPMegawati Soekarnoputri, menyatakan tidak akan ikut campur dengan kasus hukum yang menimpa politisinya, karena korupsi itu tanggung jawab masing-masing, bukan partai.

Total uang suap yang diterima 19 politisi PDIP itu mencapai Rp 9,8 miliar. Informasi ini terungkap dalam sidang dengan terdakwa anggota Komisi VI DPR dari FPDIP, Dudhie Makmun Murod. Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan, uang suap itu diberikan agar para politisi menjatuhkan pilihan kepada Miranda. “Bahwa terdakwa Dudhie Makmun Murod, baik secara sendirisendiri atau bersama-sama dengan sejumlah politikus dari PDIP, pada Juni 2004 telah menerima pemberian uang senilai Rp9,8 miliar,” kata Koordinator Tim Jaksa Penuntut Umum dari KPK Mochamad Rum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/3/2010).

Megawati Lepas Tangan

Menanggapi korupsi massal yang dilakukan oleh para politisinya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan menyatakan tidak akan ikut campur dengan kasus hukum yang menimpa politisinya, Dudhie Makmun Murod maupun 19 nama yang disebutkan dalam pengadilan Tipikor.

“Kita kan sudah menyerahkan ke ranah hukum. Jadi kita biarkan proses hukum,” kata Wasekjen DPP PDIP Agnita Singedikane di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/3/2010).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kata Agnita, dalam rapat sudah menegaskan, kalau memang yang bersangkutan perlu dibela maka akan dibela. “Tapi kalau itu korupsi, itu tanggung jawab masing-masing, bukan partai,” katanya.

Agnita menegaskan, partai tentunya akan meminta klarifikasi dari orang-orang yang namanya disebutkan, dimintai keterangan apakah betul atau tidak tuduhan jaksa itu. “Biarkan hukum yang membuktikan itu,” kata dia.

“…Tapi kalau itu korupsi, itu tanggung jawab masing-masing, bukan partai,” katanya. Biarkan hukum yang membuktikan itu…”

KPK Harus Segera Usut Kasus Suap 19 Politisi PDIP

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti,Yenti Garnasih, mendesak KPK menindaklanjuti nama-nama yang disebut jaksa. Menurut dia, pengungkapan aliran dana itu menjadi pembuktian utama dalam pengungkapan kasus suap.

“Penyebutan nama di pengadilan itu kan sudah menjadi dasar yang kuat. KPK jangan menunggu kasus ini divonis dulu, baru bergerak,” katanya kemarin. Tindak lanjut oleh KPK itu bisa dilakukan dengan mulai memanggil dan memeriksa nama-nama yang disebutkan.

Penyelidikan bisa segera dilakukan dengan menempatkan nama-nama itu sebagai saksi. Status sebagai saksi itu bisa ditingkatkan menjadi tersangka jika bukti-bukti dinilai cukup. “Kalau itu tidak dilakukan, KPK bisa kita sebut sebagai tebang pilih. Ini kan sudah jelas semua. Tinggal panggil saja, periksa.Tidak ada yang sulit,” katanya
http://bugisposonline.com/kwik-pdip-...oruptornya.htm


Golkar, PDIP, dan Demokrat 'Langganan' Kasus Korupsi
JUM'AT, 28 SEPTEMBER 2012 | 16:40 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara mempublikasikan catatan pemberian izin penyelidikan dan penyidikan pejabat negara atau anggota dewan yang terlibat kasus hukum. Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan partai yang paling banyak terlibat kasus hukum adalah Golkar, PDI Perjuangan, dan Demokrat.

"Data ini bukan untuk membuka aib orang. Tapi mari kita sama-sama mengawal anggaran," kata Dipo di kantornya, Jumat, 28 September 2012.

Sekretariat mencatat, sepanjang masa pemerintahannya, Presiden SBY telah menerbitkan 176 izin pemeriksaan pejabat dan anggota dewan yang terlibat kasus hukum. Sebanyak 79 persen adalah kasus korupsi, sisanya kasus pidana lain.

Politikus Golkar paling banyak terlibat kasus. Sekretariat mencatat, SBY menerbitkan izin pemeriksaan bagi 64 politikus Golkar atau 36 persen. Menyusul di urutan kedua adalah PDI Perjuangan. Presiden mengeluarkan izin pemeriksaan bagi 32 politikus PDI Perjuangan, atau 18 persen dari total keseluruhan.

Di urutan ketiga ada partai Demokrat, sebanyak 20 orang atau 11 persen. Menyusul kemudian PPP sebanyak 17 orang atau 9,65 persen, PKB 9 orang atau 5 persen, PAN 7 orang atau 3,9 persen, PKS 4 orang atau 2,27 persen, dan PBB 2 orang atau 1,14 persen. Sekretariat tak memerinci apakah semua politikus itu hanya terlibat kasus korupsi.

Dipo menambahkan, data tersebut dipublikasikan sebagai laporan kepada publik atas setiap izin yang diterbitkan Presiden. Ia membantah publikasi tersebut sebagai upaya menjatuhkan partai lain. "Saya bicara berdasarkan data dan fakta. Tidak ada maksud membuka aib siapa-siapa," ujarnya.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...-Kasus-Korupsi


Ternyata Inilah Partai Yang Paling Korup di Indonesia



Selama ini media masa menggalang opini masa yang luar biasa dan berhasil membuat pandangan masyarakat bahwa partai trkorup aalah partai emokrat. Ternyata daam data yang ada justru partai PDIP merupakan partai yang paling bayak melakukan korupsi.

Namun sebaliknya dalam persepsi publik yang telh dilakukan survey menunjukkan hasil berbeda. Lembaga Survei Nasional (LSN) menyampaikan hasil survei mengenai partai politik. Hasilnya, Partai Demokrat dinilai partai yang paling korupsi.”Demokrat menurut persepsi publik merupakan partai terkorup,” kata Direkturt Eksekutif LSN, Umar S Bakry di dalam jumpa pers di HOTEL Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu (24/3/2013).

Dalam survei LSN, Demokrat menempati posisi pertama sebagai partai paling korup dengan presentase 70,4 persen, diikuti Partai Golkar di posisi kedua dengan 5,7 persen, dan Partai Keadilan Sejahtera 3PKS) di tempat terakhir dengan 4,4 persen. Sedangkan untuk partai bersih, LSN mengatakan Hanura sebagai partai yang banyak dipilih sebagai partai yang tergolong bersih atau kadernya jarang tersangkut kasus korupsi. “Hanura paling banyak dipilih responden sebagai partai bersih,”

Tetapi faktanya meunjukkan bahwa partai politik yang banya dihuni oleh koruptor justru adalah PDIP,

Partai Paling Banyak Dihuni Koruptor
1. PDIP (84 Kasus)
2. GOLKAR (60 Kasus)
3. PAN (36 Kasus)
4. DEMOKRAT (30 kasus)
5. PPP (13 Kasus)
6. PKB (12 Kasus)
7. HANURA (6 Kasus)
8. GERINDRA (3 Kasus)
9. PBB (2 Kasus)
10. PKS (2 Kasus)
11. PKPI (1 Kasus)
http://demokrasiindonesia.com/2014/0...-di-indonesia/


Nama-nama Politisi PDIP yang DIduga Memiliki Tingkat Resistensi Tinggi ...


------------------------

Kalau 'pooling' dan survei oleh lembaga survei, atau dibiki kayak "Cabinet Idol' ala SBY dulu, diperkirakan tokoh-tokoh kontroversial dari PDIP tak akan yang lolos, kecuali tokoh cewek seperti Puang Maharani atau Karolin.