- Beranda
- Berita dan Politik
Jokowi Diminta Disiplinkan Partai Koalisi yang Dukung Pansus KPK
...
TS
duratmokoo
Jokowi Diminta Disiplinkan Partai Koalisi yang Dukung Pansus KPK
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo diminta untuk menunjukkan sikap tegas terhadap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Ketua Setara Institute Hendardi, upaya tersebut saat ini sangat kentara dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.
Hendardi mengatakan, Presiden Jokowi tidak bisa terus berdiam dengan alasan Pansus Hak Angket KPK adalah domain Dewan Perwakilan Rakyat.
Dia menegaskan, Jokowi memiliki sumber daya politik untuk menyelamatkan upaya-upaya pelemahan KPK.
"Sebaiknya Presiden Jokowi segera mendisiplinkan anggota partai koalisinya, untuk menghentikan proses lanjutan yang akan dilakukan Pansus Hak Angket KPK," kata Hendardi dalam keterangan pers, Rabu (6/9/2017).
Hendardi melihat, niat baik yang digembar-gemborkan DPR bahwa Pansus untuk menata dan memperkuat KPK, sulit mendapat dukungan publik, selama DPR tidak menunjukkan dukungan yang sesungguhnya terhadap KPK.
Asumsi publik bahwa Pansus bertujuan melemahkan KPK, menurut Hendardi, semakin terlihat dengan metodologi yang digunakan oleh Pansus.
Pemanggilan jaksa, hakim dalam proses pengumpulan informasi secara eksplisit telah membenturkan organ-organ penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) beberapa waktu lalu, Pansus mengumpulkan organisasi profesi hakim, jaksa, dan sarjana perpolisian.
Selain itu, langkah Pansus yang mengunjungi safe house KPK dan memanggil pelapor Novel Baswedan dalam pencurian sarang burung walet, juga dipertanyakan relevansinya dengan upaya memperkuat KPK.
"Dengan metodologi kerja demikian, maka wajar publikasi hasil temuan sementara Pansus tidak menunjukkan kualitas kerja institusi parlemen, karena disusun dengan tergesa-tergesa," kata Hendardi.
"Temuan Pansus lebih menyerupai 'daftar perasaan' anggota Pansus dibanding sebagai temuan kinerja investigasi lembaga negara," pungkasnya.
http://nasional.kompas.com/read/2017/09/06/17022731/jokowi-diminta-disiplinkan-partai-koalisi-yang-dukung-pansus-kpk
Status jokowi itu cuma petugas parte...setara dngan anggota parte lain yg jadi dhewan...jadi kalo orang yg berhak dan punya kekusaan mendisiplinkan anggota parte ya jelas majikan petugas parte macem si mamak ato ai brewok...kalo mas jokowi berani lancang..bisa dtoyor2 palanya nanti..usul mbok ya yg logis dikit lah...
Menurut Ketua Setara Institute Hendardi, upaya tersebut saat ini sangat kentara dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.
Hendardi mengatakan, Presiden Jokowi tidak bisa terus berdiam dengan alasan Pansus Hak Angket KPK adalah domain Dewan Perwakilan Rakyat.
Dia menegaskan, Jokowi memiliki sumber daya politik untuk menyelamatkan upaya-upaya pelemahan KPK.
"Sebaiknya Presiden Jokowi segera mendisiplinkan anggota partai koalisinya, untuk menghentikan proses lanjutan yang akan dilakukan Pansus Hak Angket KPK," kata Hendardi dalam keterangan pers, Rabu (6/9/2017).
Hendardi melihat, niat baik yang digembar-gemborkan DPR bahwa Pansus untuk menata dan memperkuat KPK, sulit mendapat dukungan publik, selama DPR tidak menunjukkan dukungan yang sesungguhnya terhadap KPK.
Asumsi publik bahwa Pansus bertujuan melemahkan KPK, menurut Hendardi, semakin terlihat dengan metodologi yang digunakan oleh Pansus.
Pemanggilan jaksa, hakim dalam proses pengumpulan informasi secara eksplisit telah membenturkan organ-organ penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) beberapa waktu lalu, Pansus mengumpulkan organisasi profesi hakim, jaksa, dan sarjana perpolisian.
Selain itu, langkah Pansus yang mengunjungi safe house KPK dan memanggil pelapor Novel Baswedan dalam pencurian sarang burung walet, juga dipertanyakan relevansinya dengan upaya memperkuat KPK.
"Dengan metodologi kerja demikian, maka wajar publikasi hasil temuan sementara Pansus tidak menunjukkan kualitas kerja institusi parlemen, karena disusun dengan tergesa-tergesa," kata Hendardi.
"Temuan Pansus lebih menyerupai 'daftar perasaan' anggota Pansus dibanding sebagai temuan kinerja investigasi lembaga negara," pungkasnya.
http://nasional.kompas.com/read/2017/09/06/17022731/jokowi-diminta-disiplinkan-partai-koalisi-yang-dukung-pansus-kpk
Status jokowi itu cuma petugas parte...setara dngan anggota parte lain yg jadi dhewan...jadi kalo orang yg berhak dan punya kekusaan mendisiplinkan anggota parte ya jelas majikan petugas parte macem si mamak ato ai brewok...kalo mas jokowi berani lancang..bisa dtoyor2 palanya nanti..usul mbok ya yg logis dikit lah...
Diubah oleh duratmokoo 11-09-2017 09:22
1
1.2K
18
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.1KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya