- Beranda
- Berita dan Politik
Gerindra Minta Kebijakan Pelarangan Menteri Rini ke DPR Dievaluasi
...
TS
aghilfath
Gerindra Minta Kebijakan Pelarangan Menteri Rini ke DPR Dievaluasi
Spoiler for Gerindra Minta Kebijakan Pelarangan Menteri Rini ke DPR Dievaluasi:
Quote:
Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta kebijakan boikot Menteri BUMN Rini Sumarno dievaluasi. Menurutnya, selama diboikot, komunikasi antara Komisi VI DPR dan Rini terhambat.
"Ya kan itu namanya Rini itu kan sebagai Menteri BUMN itu kan mitra, setelah dievaluasi selama setahun ini menurut teman-teman yang ada di komisi terkait itu ada komunikasi yang kurang dengan ketidakhadiran itu," ujar Dasco saat dihubungi detikcom, Jumat (8/9/2017).
Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad Foto: Andhika/detikcom
Sehingga menurutnya meskipun telah diwakilkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap tidak efisien. Karena sebagai mitra seharusnya saling memberi masukan. Komisi VI DPR merupakan mitra kerja Kementerian BUMN.
"Ya komunikasi dianggap kurang untuk apa namanya kalau mitra itu kan saling memberi masukan, tapi masukan itu kadang dirasa kurang karena tidak langsung dari Menteri yang harusnya hadir," jelas Dasco.
Terkait DPR meminta BPK untuk mengaudit investigasi Rini, Gerindra mengaku belum ada laporan ke fraksi dari anggota komisi terkait. Gerindra juga belum ada instruksi apakah akan menyetujui hal tersebut atau tidak.
"Belum ada laporan dan arahan dari teman-teman di fraksi terkait itu. Apakah Gerindra mendukung atau minta soal audit atau tidak," ucap Anggota Komisi III DPR ini.
Sebelumnya Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Willgo Zainar, tak ragu mengungkapkan rasa empatinya kepada Sri Mulyani yang memiliki tugas banyak.
"Pertama-tama saya turut bersimpati dengan Ibu Menteri. Karena Ibu Menteri ini tugasnya yang paling berat. Kalau menteri yang lain berpikir belanja, Ibu Menteri juga berpikir mencari uang. Belum lagi menggantikan Menteri BUMN," tutur Willgo kepada Sri saat rapat menggantikan Rini dengan Komisi XI di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9/).
Ia berharap status boikot Menteri Rini bisa dibahas ulang. Atau solusi lain yang ditawarkan adalah Presiden mengikuti rekomendasi Pansus Angket Pelindo II dan melakukan reshuffle kabinet.
"Kami dari Fraksi Gerindra mengharapkan banned (boikot) terhadap Menteri BUMN dikaji kembali. Atau secara tegas Presiden mengganti Menteri BUMN karena, kalau tidak, susah juga. Ibu menteri ini (Sri Mulyani) pekerjaannya sudah banyak, harus urus BUMN juga," tambahnya.
"Ya kan itu namanya Rini itu kan sebagai Menteri BUMN itu kan mitra, setelah dievaluasi selama setahun ini menurut teman-teman yang ada di komisi terkait itu ada komunikasi yang kurang dengan ketidakhadiran itu," ujar Dasco saat dihubungi detikcom, Jumat (8/9/2017).
Spoiler for Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad:
Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad Foto: Andhika/detikcom
Sehingga menurutnya meskipun telah diwakilkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap tidak efisien. Karena sebagai mitra seharusnya saling memberi masukan. Komisi VI DPR merupakan mitra kerja Kementerian BUMN.
"Ya komunikasi dianggap kurang untuk apa namanya kalau mitra itu kan saling memberi masukan, tapi masukan itu kadang dirasa kurang karena tidak langsung dari Menteri yang harusnya hadir," jelas Dasco.
Terkait DPR meminta BPK untuk mengaudit investigasi Rini, Gerindra mengaku belum ada laporan ke fraksi dari anggota komisi terkait. Gerindra juga belum ada instruksi apakah akan menyetujui hal tersebut atau tidak.
"Belum ada laporan dan arahan dari teman-teman di fraksi terkait itu. Apakah Gerindra mendukung atau minta soal audit atau tidak," ucap Anggota Komisi III DPR ini.
Sebelumnya Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Willgo Zainar, tak ragu mengungkapkan rasa empatinya kepada Sri Mulyani yang memiliki tugas banyak.
"Pertama-tama saya turut bersimpati dengan Ibu Menteri. Karena Ibu Menteri ini tugasnya yang paling berat. Kalau menteri yang lain berpikir belanja, Ibu Menteri juga berpikir mencari uang. Belum lagi menggantikan Menteri BUMN," tutur Willgo kepada Sri saat rapat menggantikan Rini dengan Komisi XI di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9/).
Ia berharap status boikot Menteri Rini bisa dibahas ulang. Atau solusi lain yang ditawarkan adalah Presiden mengikuti rekomendasi Pansus Angket Pelindo II dan melakukan reshuffle kabinet.
"Kami dari Fraksi Gerindra mengharapkan banned (boikot) terhadap Menteri BUMN dikaji kembali. Atau secara tegas Presiden mengganti Menteri BUMN karena, kalau tidak, susah juga. Ibu menteri ini (Sri Mulyani) pekerjaannya sudah banyak, harus urus BUMN juga," tambahnya.
detik
Yg power abuse ya emang DPR masa mau copot menteri yg ga ikut mengangkatnya
0
1.5K
10
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
692KThread•57.2KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya