Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Perhubungan telah sepakat menjalankan sistem pembayaran elektronik berbagai moda transportasi yang saling terintegrasi satu sama lainnya dengan hanya menggunakan satu kartu elektronik atau e-money card. Pelaksanaan sistem ini akan dimulai dari Ibu Kota Negara, DKI Jakarta.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan pada akhir tahun 2017 telah terbentuk 2 sistem integrasi pembayaran elektronik moda transportasi atau Electronic Fair Collection (EFC) di Jakarta.

Pertama untuk sistem pembayaran transportasi yang dikelola BUMN seperti Commuter Line, DAMRI, Kereta Bandara. Kedua, menaungi transportasi di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta seperti Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta.

"Target pembentukan dua EFC akhir tahun 2017. Sehingga uang elektronik bisa digunakan untuk berbagai moda transportasi di lingkungan yang interconnected," kata Agus, di Jakarta Convention Center, Rabu (6/9).

Meskipun kedua EFC telah selesai di akhir 2017, realisasi sistem integrasi pembayaran elektronik moda transportasi baru bisa dijalankan pada akhir 2018. Sebab, pengembangan sistem intergrasi pembayaran elektronik membutuhkan waktu cukup panjang hingga terwujudnya sistem pembayaran yang lebih baik.

"Di akhir 2018 EFC pertama dan kedua diharapkan saling terhubung dan terintegrasi penuh, juga terintegrasi dengan sistem jalan tol. Hal ini tentunya sejalan dengan pengembangan smart city di Jakarta dengan salah satu unsur yaitu smart mobility," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Siaful Hidayat mengapresiasi sistem integrasi pembayaran elektronik moda transportasi ini. Menurut dia, ini akan memudahkan masyarakat mengkases moda transportasi Jabodetabek. Sehingga masyarakat Jakarta lebih memilih menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi.

"Ini merupakan upaya dalam melakukan suatu terobosan pengelolaan sistem transportasi khususnya di kawasan Jakarta. Mendukung kami (Pemprov DKI Jakarta) gencar mempromosikan transportasi publik di Jakarta secara paralel juga ada integrasi sistem transportasi antar moda," imbuh Djarot.

Sebagai informasi, berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Stastistik (BPS) DKI Jakarta jumlah kendaraan di Jakarta telah melampaui dari jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 10,1 juta jiwa. Jumlah roda dua di Jakarta mencapai 13.9 juta unit dan roda 4 mencapai 3.5 juta unit.
sumber

Jakarta - Bank Indonesia (BI), Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat dalam pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik bidang transportasi yang meliputi pembayaran transportasi antar moda darat, laut, udara dan perkeretaapian, serta perparkiran dan jalan berbayar.

Lewat integrasi tersebut, nantinya masyarakat akan dapat menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit pada berbagai moda transportasi.

"Jadi kalau seandainya dulu satu moda transportasi hanya bisa melayani 4 uang elektronik, sekarang semua bisa. Tetapi harus berbasis teknologi SAM (Secure Acces Module) multiapplet," kata Gubernur BI Agus Martowardojo dalam sambutannya pada acara penandatanganan nota kesepahaman di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Pelaksanaan integrasi pembayaran tersebut awalnya akan dimulai dari wilayah Jabodetabek terlebih dahulu lantaran dianggap menjadi cerminan moda transportasi yang berbeda-beda dan lalu lintas atau komuter yang cukup tinggi dalam sehari.

Komitmen akan dilakukannya integrasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara non tunai. Hal ini sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Untuk mendorong pelaksanaan integrasi oleh seluruh pihak terkait, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BI dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan kesepakatan bersama antara BPTJ dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek, yaitu Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, PT Railink.

Kesepakatan ini akan mengikat operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek untuk ikut serta berkomitmen dalam rencana integrasi sistem pembayaran elektronik transportasi antar moda di wilayah Jabodetabek.

"Ke depan, moda transportasi ini akan dibuat lebih efisien agar bisa membuat layanan publik lebih baik. Ini adalah satu langkah maju dari gerakan nasional non tunai, yang semula sudah dimulai di bansos, elektronifikasi jalan tol, dan sekarang masuk di transportasi, tapi di lingkungan Jabodetabek karena di sini adalah cerminan moda transportasi yang beragam," tukas Agus. (eds/mkj)

sumber