NusantaraNews.co – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada kelompok yang “menggoreng” isu penderitaan muslim Rohingya untuk menyerang pemerintah.

Tito mengaku tidak asal bicara. Melalui sebuah alat bernama opinion analysis, ditemukan fakta percakapan di twitter dibelokkan untuk membakar sentimen umat Islam agar antipati terhadap pemerintah.

“Itu gaya lama,” kata Tito. Mengingatkan dia pada cara-cara menggoreng isu pada Pilkada DKI 2017. Jelas maksudnya adalah ketika kelompok Islam menyerang Ahok yang dinilai menista agama.

Statemen Tito nampaknya benar adanya. Kalau kita mengamati percakapan di berbagai platform pertemanan di medsos, banyak muncul kekecewaan, karena pemerintah dinilai lamban bertindak. Banyak juga yang menyerang Jokowi baik sebagai presiden, maupun pribadi.

Sayangnya Tito berhenti disitu. Dia tidak melanjutkan untuk mengeksplorasi adanya fakta lain, bahwa isu Rohingya juga digunakan untuk menyerang Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.

Beberapa aktivis medsos dan peneliti yang kebetulan dikenal sebagai pendukung Ahok dan Jokowi, menggunakan isu Rohingya sebagai bukti bahwa dimanapun negaranya, yang namanya minoritas itu selalu menderita. Selalu ditindas. Termasuk di Indonesia. Contoh yang disebut adalah Ahmadiyah.

Dalam bahasa lain, para pendukung pemerintah ini menyatakan “Sebagai mayoritas, kalian kan juga sering menindas dan berlaku sewenenang-wenang terhadap minoritas. Jadi gak usah ribut-ribut lah kalau muslim Rohingya sekarang ditindas oleh pemerintah dan mayoritas warga Budha di Myanmar. Urus dan beresin masalahmu sendiri di Indonesia.”

Perhatikan. Nasib Rohingya disamakan dengan komunitas Ahmadiyah, Syiah atau kelompok minoritas lainnya. Mayoritas Islam di Indonesia adalah penindas seperti mayoritas penganut Budha di Myanmar.

Ini langkah cerdik memanfaatkan isu Rohingya sebagai serangan balik sekaligus pengalihan isu.

Pernyataan Tito mengingatkan publik kepada kasus Saracen. Kelompok yang disebut sebagai “sindikat” penebar kebencian dan isu SARA juga dituding menyerang pemerintahan Jokowi. Posisioningnya juga cukup jelas. Melalui berbagai framing pemberitaan, mereka disebut sebagai pendukung Prabowo Subianto, rival Jokowi pada Pilpres 2014. Prabowo sampai sejauh ini juga rival paling potensial Jokowi pada Pilpres 2019.

Isu Rohingya Digoreng, Masyarakat yang Terbelah? ( bag. II)

Sampai pada poin semangat untuk memberantas hoax, berita bohong penebar kebencian, hampir sebagian besar mayoritas masyarakat Indonesia, utamanya komunitas muslim, sangat mendukung Polri.

MUI juga telah mengeluarkan panduan “Bermedsos syar’ie,” sesuai dengan tuntunan agama. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang baru mendapat penghargaan sebagai gubernur terbaik dalam komunikasi publik, juga sudah mengenalkan jurnalisme tabayun. Tujuan keduanya sama. Prihatin, sedih dan khawatir dengan fitnah, ucapan kebencian yang merajalela di medsos.

Umat Islam yang waras dan sangat sadar bahwa dosa menggunjing, ghibah, apalagi fitnah pasti sangat mendukung pemeberantasan hoax. Dalam Islam hukumnya super berat. Ghibah, menggunjing sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Fitnah bahkan divonis lebih kejam dari pembunuhan.

Namun ketika Polri hanya berhenti menangkap para penentang pemerintah, maka muncul kekecewaan dan perlawanan. Banyak sekali aktivis medsos, tokoh pendukung pemerintah yang juga aktif memproduksi ucapan kebencian, namun dibiarkan melenggang bebas.

Ketika mereka dilaporkan ke polisi, kasusnya tidak segera diproses, atau malah dihentikan penyidikannya (SP3).

Polisi diposisikan memihak, tidak imparsial. Sebagai penegak hukum, polisi harus berdiri di atas semua golongan. Polisi bukan alat kekuasaan, apalagi hanya sekedar alat pemerintah. Polisi adalah pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.
[bersambung… : Masyarakat yang terbelah]

Oleh: Hersubeno Arief