“Kami sangat peduli hukum dan peraturan yang ada. Saat ini surat permohonan yang menjadi permintaan kepolisian dan kejaksaan sudah diterima oleh kejaksaan, kelanjutannya adalah bagiannya penegak hukum. Sementara ini belum ada informasi dari pihak kejaksaan mengenai berapa lama pencabutan perkara ini akan selesai. Kejaksaan sedang mengkaji secara internal mengenai permohonan penghentian perkara tersebut,” ujarnya.

Di lain pihak, Mualim menghimbau masyarakat untuk mangambil pelajaran dari perkara ini. Dia meminta masyarakat yang mengalami masalah dengan pengelolaan apartemen dan rumah susun agar mau menyampaikannya secara langsung kepada pengelola.

“Kepada masyarakat atau penghuni yang bertempat tinggal atau memiliki rumah susun atau apartemen tentunya ini adalah pelajaran berharga, sebaiknya kalau ada permasalahan disampaikan langsung kepada pihak-pihak terkait daripada membuat suatu pernyataan atau menulis sesuatu yang ternyata pada akhirnya menjadi masalah hukum,” katanya.

Mualim meminta agar Pemerintah juga mendengar dan mengambil bagian dalam solusi permasalahan yang terjadi. Menurutnya beberapa peraturan yang berlaku dalam pengelolaan apartemen dan rumah susun masih belum dapat dipahami oleh masyarakat. 

“Sekali lagi dari real estate indonesia mengapresiasi penyelesaian ini, mudah-mudahan kedepan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan seperti itu. Mudah-mudahan pemerintah juga mendengar permasalahan ini dan tentunya merupakan bagian dari permasalahan yang harus diselesaikan juga oleh pemerintah, karena ada beberapa aturan yang mungkin berlaku di pengelolaan berkaitan dengan pihak pemerintah, demikian kira-kira dari Real Estate Indonesia,” tutup Mualim.

https://www.wartaekonomi.co.id/read1...amuka-dan-acho