REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi melakukan kerja sama dengan PT Trio Pertindo untuk merumuskan rencana pengadaan perumahan vertikal (apartemen) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan satu A, dua A, dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, Pemkot Bekasi telah mencanangkan pengadaan hunian dengan bunga 0 persen.

"Pemkot juga merancang pengadaan subsidi untuk PNS golongan rendah dan TKK agar mendapat rumah layak huni," kata Rahmat saat ditemui Republika.co.id, Senin (4/9).

Rahmat menjelaskan, hunian bungan 0 persen tersebut nantinya akan ditunjang dengan subsidi dari pemerintah, Namun, dia mengaku belum menentukan berapa subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi yang akan disalurkan untuk program tersebut nantinya. Rahmat juga mengaku belum mengetahui tipe apartemen dari rencana tersebut. Pembiayaan, subsidi dan proses kedepannya, kata dia juga belum menemukan titik temu antara seluruh pihak terkait.

"Seumpamanya cicilannya Rp dua juta, kalau TKK mungkin tidak akan cukup untuk membayar cicilan. Makanya, kita akan subsidi berapa, Rp 1 juta atau Rp 500 ribu lah. Tapi bagaimana proses kerjasamanya, bagaimana pembayarannya itu masih dalam proses kerangka berpikir," ujar dia.

Hunian 0 bunga, menurut Rahmat lebih dulu ditunjukkan kepada pegawai negara golongan rendah dan tenaga honorer yang memang menjadi fokus pemerintah saat ini. Sedangkan masyarakat umum, lanjut Rahmat akan dipikirkan nanti, karena menurut dia, masih banyak masyarakat yang mampu untuk membeli hunian yang layak.

"Untuk warga nanti kita pikirkan lagi. Saya sedang memikirkan pegawai golongan rendah dan TKK, setelah itu baru warga," kata dia.

Lahan untuk pembangunan apartemen bunga 0 persen, kata Rahmat telah tersedia di samping Universitas Trisakti, Rawa Lumbu, Kota Bekasi. Rencananya, kata dia akan dibangun dua tower yang nantinya akan dihuni oleh PNS golongan rendah dan TKK.

"PNS golongan 1A dan 2A ada sekitar 500-600 pegawai, sedangkan TKK sekitar 6000-7000 pegawai," kata Rahmat.

http://nasional.republika.co.id/beri...emen-untuk-pns