Tak banyak yang tahu, junta militer Myanmar yang tadinya mengisolasi diri dari dunia internasional, akhirnya mau melakukan proses-proses demokratisasi adalah berkat KITA, pemerintah Indonesia. Masa 10 tahun SBY, Kementerian Luar Negeri kita sangat aktif mendorong Myanmar untuk lebih terbuka, dan berhasil. Pemerintah Indonesia banyak dipuji atas prestasinya ini. Sayangnya, setelah Myanmar menjadi terbuka dan investasi asing terus meningkat, Indonesia justru hampir tidak kebagian apa-apa. Menurut Myanmar Investment Commission, Indonesia ada di ranking 21 dari 30 negara yang berinvestasi di Myanmar. Dalam paper saya berbahasa Inggris (2015), saya tulis, -terjemahannya, “Kelihatannya, politik luar negeri yang aktif terhadap Myanmar yang dilakukan SBY tidak diikuti oleh presiden Indonesia yang baru, Joko "Jokowi" Widodo. ...Faktanya, Jokowi telah mendelegasikan tugas diplomasi kepada Menlu-nya. Segera setelah pengungsi masuk ke perairan Aceh, Menlu Marsudi menemui sejawatnya dari Malaysia dan Thailand di Putrajaya, Malaysia. Pada 20 Mei 2015, Indonesia dan Malaysia menyediakan diri untuk menampung para manusia perahu dari Myanmar dan Bangladesh, sementara Thailand menolak menolong. Marsudi juga berhasil mendapatkan janji bantuan dari negara Timur Tengah, termasuk Qatar, yang menjanjikan 50 juta USD [untuk mengurusi para pengungsi ini].”

Beberapa waktu yang lalu, Menlu Retno mengundang wakil dari beberapa ormas, jurnalis, dan akademisi untuk acara makan pagi bersama. Saya juga hadir. Saat itu beliau menjelaskan berbagai kebijakan luar negeri Indonesia. Antara lain yang penting saya sampaikan di sini: pemerintah Indonesia dalam dealing dengan Myanmar memang sangat menghindari megaphone diplomacy (diplomasi yang ‘berisik’). Jadi, upaya-upaya yang dilakukan Indonesia lebih banyak ‘diam-diam’ dengan tujuan agar pemerintah Myanmar tetap mau membuka komunikasi dengan kita. Di antara tujuan diplomasi yang ingin dicapai Indonesia adalah melunakkan hati para elit Myanmar agar mau memberikan jaminan HAM bagi semua masyarakat di Rakhine State, termasuk minoritas Muslim (Rohingya) serta memperluas akses bagi masuknya bantuan kemanusiaan. Sungguh ironis, ketika warga di Indonesia banyak yang marah-marah pada pemerintahnya sendiri dalam kasus manusia perahu Rohingya tahun 2015, pemerintah Myanmar malah cuci tangan dan mengatakan, “Sudah sangat jelas bahwa Myanmar bukan sumber dari problem terkait manusia perahu di Laut Andaman.” (kata Zaw Htay, jubir President Thein Sein). Myanmar awalnya menolak hadir dalam pertemuan dengan Indonesia, Malaysia, Thailand. Tapi akhirnya mau, asal negara-negara lain menggunakan istilah “illegal migrant”, bukan “Rohingya.” Bayangkan betapa songongnya mereka. Sikap songong juga ditunjukkan pemerintah Australia. Saat ditanya wartawan tentang nasib pengungsi Rohingya tahun 2015, PM Australia, Tony Abbot menjawab enteng, “Nope, nope, nope.” (tidak, tidak, tidak). Artinya, dia tidak peduli dengan para pengungsi ini.

Abbot memang ahli dalam urusan melempar tanggung jawab soal pengungsi kepada Indonesia. Beberapa waktu lalu, dia membeli lifeboat berwarna oranye dari Singapura. Lalu, ketika ada kapal berisi pencari suaka yang masuk ke perairan Australia, aparat menangkap penumpangnya, lalu memaksa mereka masuk ke lifeboat itu dan digiring masuk ke perairan Indonesia. Setelah terdampar di Indonesia, otomatis tanggung jawabnya jatuh ke tangan Indonesia. Padahal Indonesia tidak menandatangani Konvensi PBB tentang pengungsi; Australia menandatanganinya. Tapi Indonesia sudah menjalankan kewajiban kemanusiaannya dengan menampung lebih dari 11 ribu pengungsi dari 41 negara; termasuk yang ‘dibuang’ oleh Australia. Padahal Indonesia bukan tujuan para pengungsi. Orang Rohingya pun saat diwawancarai juga pinginnya mengungsi ke negeri makmur, bukan ke Indonesia. Tahun 2012, JK datang langsung ke Myanmar membawa bantuan; Menlu Marty juga ke Myanmar tahun 2014 menyampaikan komitmen bantuan 1 Juta Dollar dan bertemu langsung dengan warga etnis Rohingya. Pada Desember 2014, Wamenlu AM Fachir meresmikan 4 sekolah bantuan Indonesia di 3 desa di Rakhine (daerah konflik) dengan menggunakan dana 1 juta dollar itu. Civil society pun tak kalah sigap, misalnya MER-C yang sudah dua kali mengirim misi bantuan medis ke Rakhine dan saat ini sedang membuat rumah sakit di sana.

Menlu Retno bahkan sudah blusukan ke berbagai kamp pengungsi Rohingya, termasuk yang di Bangladesh. Pada 29 Desember 2016, Indonesia mengirim 10 kontainer bantuan untuk Rohingya. Bantuan itu dilepas langsung oleh Presiden Jokowi di pelabuhan Tanjung Priok, tentu gak pake nangis-nangisan kayak istri Erdogan. Kesimpulannya, Indonesia sebenarnya sudah berbuat sangat banyak dan melampaui kewajibannya (istilahnya: sudah ‘extramile’) untuk Rohingya selama ini (mengevaluasinya tidak bisa sebatas 3 tahun terakhir saja). Karena itu, berhentilah menyebar foto hoax untuk menghina pemerintah kita sendiri. Seperti kasus foto kapal perang bertuliskan “Amanat Presiden Turki Erdogan kepada Pemerintah Indonesia dan Malaysia: Jangan halang armada kapal perang kami memasuki perairan Indonesia dan Malaysia!” Padahal itu foto kapal milik Indonesia (KRI Sultan Iskandar Muda 367). Memalukan. Mari bantu orang Rohingya dengan ‘pride’ (kebanggaan) sebagai bangsa. Kita ini bahkan jauh lebih beradab dari Australia yang makmur itu. Juga ingatlah, masih ada 90.000 pengungsi domestik (mereka yang terusir dari kampung halaman karena berbagai konflik SARA) yang jauh lebih penting dibantu agar bisa kembali ke kampung halaman. Jangan selalu sibuk mengurus tetangga sementara saudara sendiri diabaikan.