Nusantara.news – Tragedi ribuan Rohingya terusir dari negaranya di Rakhine State jelas melanggar prinsip kemanusiaan universal. Amat disayangkan, dunia internasional belum bisa berbuat banyak untuk mengatasinya kecuali baru sekadar mengecam. Padahal dalam lima tahun terakhir, kekejaman demi kekejaman dialami kaum minoritas Muslim Rohingya di Rakhine State, Myanmar tanpa ada solusi yang permanen. Diduga, penyebab konflik tanpa ujung di Rakhine State, negara bagian Myanmar, selain soal kemiskinan, ketidakadilan, dan sejarah masa lalu terkait pendirian negara juga terkait penguasaan sumber daya strategis di negara itu: minyak dan gas (migas).

Bukan hal baru, di negara-negara dengan sumber daya energi fosil yang besar, konflik seperti terus-menerus dipelihara. Lihat saja misalnya sejumlah wilayah kaya migas di Timur Tengah dan Afrika. Sampai sekarang perang dengan berbagai dalih terus berkecamuk. Sementara, perusahaan-perusahaan migas multinasional terus mengeruk kekayaan sumber daya alam di kawasan tersebut.

Konflik kekarasan di Rakhine, dengan memanfaatkan latar isu etnis dan agama, bukan tidak mungkin sejatinya digunakan untuk kepentingan penguasaan sumber daya migas oleh pihak tertentu. Sama polanya seperti tempat-tempat lain, di mana isu etnis dan agama kerap digunakan menyulut kekacauan untuk tujuan “penguasaan”. Yang lebih dekat, lihat contoh Papua dalam konteks penguasaan sumber daya mineral. Hingga saat ini kawasan Papua tak pernah usai dari konflik.

Dilansir priceofoil.org pada tahun 2013, para pegiat hak asasi manusia saat itu pernah memperingatkan bahwa tragedi pembersihan etnis seperti terjadi tahun 2012, atau tahun-tahun sebelumnya mungkin akan terus berlanjut di Myanmar. Pasalnya, pengembangan lahan strategis di sekitar jaringan pipa minyak Shwe diduga sebagai penyebab. SUMBER ...